LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kedatangan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan akan di sambut oleh Aliansi Mahasiswa Se-Luwu Raya di Makassar dengan aksi unjuk rasa.
Hal tersebut disampaikan oleh Alfurqan Masyur salah satu mahasiswa Luwu Raya yang juga ketua umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Universitas Muslim Indonesia Makassar. (Senin/27/3/2023)
Menurut Furqan dia bersama Aliansi Mahasiswa Se-Luwu Raya di Makassar akan melakukan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi terkait dengan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan persoalan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Luwu Raya.
“Yang pertama tentu kami meminta kepada presiden Jokowi untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah dan segera membentuk Kabupaten Luwu Tengah yang selama ini di dambakan oleh masyarakat Luwu Raya” Kata Furqan
Apalagi menurutnya Kabupaten tersebut berstatus enklave area yang terpisah dari induknya dan harus melewati satu kota madya (Kota Palopo) untuk sampai ke pusat Kabupaten Luwu yang jaraknya cukup jauh sehingga pemerintah wajib untuk segera memekarkan daerah tersebut.
Selain terkait tentang pembentukan Luwu tengah, Furqan juga meminta kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden Jokowi untuk mengevaluasi kembali semua ijin pertambangan yang ada di wilayah Luwu Raya termasuk PT. Vale yang akan di kunjungi oleh Presiden RI tersebut.
“Kami juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi semua wilayah pertambangan di Luwu Raya yang selama ini masih melanggar beberapa hal penting, misalnya tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan dan tentang pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja lokal di wilayah Luwu Raya” Jelas Furqan
Menurutnya perusahaan pertambangan yang ada di Luwu Raya kurang memperhatikan sumber daya manusia dan pengusaha lokal sehingga semua perusahaan pertambangan ini perlu di evaluasi kembali.
“Para perusahaan pertambangan di Luwu Raya ini kurang peka terhadap sumber daya lokal, beberapa perusahaan mengabaikan hal yang urgent untuk mereka lakukan terkait pemberdayaan sdm lokal, termasuk PT Vale, Kalau perlu pemerintah cabut ijinnya” Tegasnya. (*)