LEGION-NEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih (P-SMP), Anshar Ilo menyikapi aksi demostrasi terkait dengan tuntutan untuk dibuka kembali kasus korupsi dana kesehatan senilai Rp6.3 milyar di Dinas Kesehatan kota Parepare tahun 2018.
Aksi Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi demonstrasi, Kamis 17 Februari 2022. Aksi  dimulai di Monumen Korban 40 ribu jiwa kota Parepare.
Puluhan pendemo itu berorasi di empat titik yakni Monumen Korban 40 ribu jiwa, Polres, Kantor Walikota dan Kejaksaan.
Anshar Ilo menilai pihak penegak hukum harus menuntaskan kasus korupsi. “Apalagikan biaya penyidikan dan Penuntut itu dibiayai oleh APBN melalui dua institusi penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan kota Parepare untuk program nasional pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ilo kepada awak media melalui sambungan telpon. Jumat, (18/2).
“Kemarin (Kamis) sudah ada riak dalam bentuk aksi demostrasi. Mereka meminta pihak-pihak yang menerima dana kesehatan dari dokter Yamin untuk segera diproses hukum, apalagi bila nama-nama yang disebutkan dalam putus Mahkamah Agung (MA) ada keterlibatannya menerima dana tersebut,” ujar Anshar Ilo.
Anshar Ilo menekankan, penyidik dalam hal ini Polres kota Parepare harus berperan aktif mempertanyakan amar petikan putusan MA No. 2299 K/PID.SUS/2021. Tanggal 1 September 2021, apakah ada keterlibatan orang nomor satu di kota Parepare atau tidak,” imbuh Ketum Pemuda Solidaritas Merah Putih ini.
Ilo menegaskan agar Komisi Pemberantas Korupsi ikut andil dalam mengusut kasus korupsi Dinkes Parepare tahun anggaran 2018.
“Pekan depan kami akan melakukan aksi di Jakarta, di depan Kantor KPK untuk meminta KPK turun langsung dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Termaksud kasus korupsi dana kesehatan di kota Parepare,” bebernya. (Let)