LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Komunikolog sekaligus akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Hasrullah mengatakan kedepannya memilih kepala daerah yang punya kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat ataupun pembawa berita (Wartawan).
Dikatakannya berkaca dari Jurgen Habermas yang mendefinisikan bahwa ruang publik adalah perkumpulan orang-orang yang berdiskusi berdasarkan rasionalitas.
Dan ditambahkannya kembali bahwa ruang publik mempunyai peranan besar dalam sebuah proses demokrasi.
“Ruang publik mempunyai peranan besar dalam sebuah proses demokrasi,” ujar Hasrullah.
Karena kata pengajar ilmu komunikasi politik di Universitas Hasanuddin ini mengatakan bahwa dalam berdemokrasi rakyat bebas berargumen dan bersikap tanpa ada batasan dan perbedaan apapun.
“Kita lihat dalam karya tulis Habermas bahwa ruang publik harus bebas dari intervensi dan terbebas dari unsur politik dan permintaan pasar,” beber Pengamat komunikasi politik dari Unhas itu.
Dijelaskannya; Pertama, ruang publik harus bebas dari intervensi. Ruang publik secara definisi itu adalah ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang/tempat untuk kepentingan publik.
Kedua, Ruang publik tidak hanya berbentuk fisik melainkan juga berbentuk media massa seperti surat, majalah, radio, televisi adalah media dalam ruang publik.
Ketiga, Ruang publik juga digunakan untuk berkumpul, deliberasi dan berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan-kepentingan umum.
“Dari ketiga point itu media misalnya dari 5 bakal calon gubernur Sulsel. Mana yang paling komunikatif dengan wartawan?” tanya Hasrullah.
“Kalau misalnya dari jumlah bakal calon gubernur diantaranya tidak pernah merespon pertanyaan media (Wartawan) misalkan lewat pesan singkat seperti WhatsApp, itu saya pikir calon kepala daerah belum pernah membaca tulisan Habermas,” pungkas penggagas KKN Kebangsaan ini.
Ditambahkannya, Ada realitas fenomena sekarang, untuk menerapkan ruang publik demokrasi yang seutuhnya telah tergelincir dalam permainan para pemodal atau bisa dikatakan oligarki dan kepentingan pasar,”
Yang mana menurut Doktor di bidang komunikolog Unhas itu mengatakan percakapan di ruang publik yang berbasis kekuatan rasional telah ternodai oleh oligarki dan kepentingan pasar, akibatnya, bahasa percakapan, opini, dan diskursus di ruang publik selalu diawasi oleh mereka yang gemar membungkam pikiran dengan kepentingan-kepentingannya.
“Padahal demokrasi mengedepankan diskursus rasional dalam ruang publik yang bebas dominasi tetapi justru mengalami resesi akibat ekspansi kolaboratif kepentingan pasar dan kepentingan oligarki,” katanya.
Merujuk dari Habermas, Ruang publik yang merupakan tempat proses deliberasi berlangsung, dan menjadi bagian penting dalam demokrasi sekarang telah terkontaminasi oleh budaya konsumerisme dari kapitalisme.
Alhasil menjadikan ruang publik hanya berisikan massa yang mudah dimobilisasi dan dipenuhi opini yang syarat dan kepentingan.
Hal ini tentunya bisa mengaburkan ruang publik itu sendiri, karena sulit mana yang merupakan suara ruang publik yang otentik yang mencerminkan kepentingan publik, dan mana suara mementingkan kepentingan individu.
“Jadi calon pemimpin jagan alergi dengan kritik. Kritik yang objektif dan rasional dijadikan jembatan untuk memperbaiki diri,” kunci Hasrullah.
Siapa Jurgen Hebermas
Jurgen Hebermas lahir 18 Juni 1929, Usseldorf, Jerman, filsuf Jerman yang paling penting dari paruh kedua abad ke-20.
Jurgen Hebermas adalah seorang pemikir sosial dan politik yang sangat berpengaruh, memiliki pandangan politik yang mencakup konsep-konsep penting seperti demokrasi deliberatif, ruang publik, dan rasionalitas komunikatif.
Ia mempromosikan gagasan bahwa demokrasi seharusnya didasarkan pada diskusi rasional di antara warga negara yang setara.
Habermas juga menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana warga negara dapat terlibat dalam diskusi bebas dan adil tentang masalah-masalah politik.
Konsep rasionalitas komunikatif nya menekankan peran penting dari bicara dan diskusi dalam menciptakan kesepakatan dan pemahaman. Pandangan politiknya mendorong partisipasi aktif dan kritis dalam proses demokrasi. (**)
