LEGIONNEWS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela sela KTT BRICS mengatakan, BRICS kini lebih tinggi dibandingkan forum G7 yang terdiri dari tujuh negara besar.
Hal ini disebabkan oleh masuknya sejumlah negara menjadi anggota baru BRICS, termasuk Indonesia.
“Dan kalau kita lihat, berdasarkan purchasing power parity, ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7,” kata Airlangga usai menemani Presiden Prabowo dalam sesi pleno KTT BRICS, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/7/2025).
Airlangga menyebut, lewat bergabungnya negara baru, BRICS kini sudah merepresentasikan 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 56 persen penduduk dunia.
Sebelumnya, PDB negara-negara anggota BRICS hanya mencapai 34 persen dari PDB global.
“Jadi ini ekonominya terus bertambah. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada global south dan diharapkan bisa menyuarakan global south di forum internasional,” ucap dia.
Dalam forum KTT BRICS, ada banyak hal yang disampaikan oleh Prabowo. Salah satunya, ia menyampaikan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan menghormati hukum internasional.
Prabowo juga menegaskan menolak perang dan penggunaan standar ganda.
“Bapak Presiden sejalan dengan hampir seluruh peserta, mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga.
Hasil KTT BRICS Setidaknya, ada empat poin kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration. Fokus poin pertama adalah penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.
Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. Poin ketiga menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.
Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang. Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan.
Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota. (*)
