
LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali dibahas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung rapat koordinasi itu.
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.
Nampak dalam rapat koordinasi itu juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Rapat itu berlangsung Jumat (21/02/2025).
AHY dalam rapat tersebut mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN. Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna,” ujar AHY dalam rapat koordinasi itu.
“Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior,” lanjut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menambahkan. Jumat,
Oleh karena itu, Kata AHY, Perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.
“Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis,” imbuh AHY.
“Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” sambung Menko AHY.
Untuk itu katanya, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat.
“Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” tambah Menko AHY.
Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Dody juga menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.
“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka,” ucap Menteri PU itu.
Dijelaskan oleh Menteri PU, Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim.
“Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Menteri Dody.
“Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia,” lanjut Dody.
Dikatakannya, Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum.
“Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran,” kata Dody.
“Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Wamen Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN,” ujar Dody menambahkan.
Ditempat yang sama Wamen PU Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.
“Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.
Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.
“Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan,” ujar AHY dalam rapat koordinasi itu.
“Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tandas Menko AHY.
Turut hadir mendampingi Menteri Dody dan Wamen Diana, Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana, dan Direktur Bina Penataan Bangunan Cakra Negara. (**)
























