LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan mulai memunculkan polemik. Sejumlah aturan dan persyaratan yang diterapkan panitia konferensi menuai sorotan keras dari kalangan internal organisasi, termasuk dari mantan Sekretaris PWI Sulsel, Anwar Sanusi.
Kritik menguat setelah muncul dugaan adanya panitia Organizing Committee (OC) maupun Steering Committee (SC) yang ikut bermain dalam kontestasi pencalonan Ketua PWI Sulsel. Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai independensi pelaksanaan konferensi.
Tak hanya itu, sejumlah syarat pencalonan yang diterapkan panitia juga dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki dasar dalam PD/PRT PWI.
Adapun beberapa syarat yang menjadi sorotan yakni:
Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI;
Dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT);
Persetujuan maju sebagai calon Ketua PWI Sulsel dari media tempat bekerja sesuai KTA-B.
Menurut Anwar Sanusi, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam aturan organisasi dan berpotensi menjadi instrumen pembatasan hak kader untuk maju dalam kontestasi.
“Aturan atau tata tertib dibuat berdasarkan PD/PRT, bukan membuat syarat-syarat baru yang justru menyusahkan calon,” tegas Anwar Sanusi, yang juga Ketua SMSI Sulsel, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, tata tertib konferensi seharusnya berfungsi memperkuat demokrasi organisasi, bukan menjadi ruang lahirnya interpretasi sepihak yang berpotensi menimbulkan kegaduhan internal.
Sorotan juga diarahkan pada mekanisme verifikasi dan validasi peserta maupun bakal calon yang hingga kini dinilai belum transparan. Menurut Anwar, terdapat kebingungan di lapangan terkait mekanisme pendaftaran, karena ada peserta yang mendaftar atas nama media, bukan langsung sebagai bakal calon.
“Katanya calon baru diketahui saat pengembalian formulir. Ini justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap mekanisme yang sedang berjalan,” ujar Wartawan Senior Sulsel ini.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran munculnya ketidakpercayaan terhadap integritas proses konferensi. Apalagi, isu keterlibatan panitia dalam kontestasi dinilai dapat memperlemah posisi penyelenggara sebagai pihak yang seharusnya netral dan menjaga marwah organisasi.
Sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, PWI dinilai harus menjaga proses demokrasi internal agar tetap transparan, akuntabel, dan berlandaskan aturan organisasi yang sah. Konferensi bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga cermin kedewasaan organisasi dalam menegakkan etika dan tata kelola.
Anwar Sanusi pun meminta Persatuan Wartawan Indonesia Pusat untuk turun tangan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Konferensi PWI Sulsel agar polemik tidak semakin meluas.
Ia mengingatkan agar dinamika di Sulsel tidak berujung seperti polemik yang pernah terjadi dalam Konferensi PWI Sulawesi Utara, yang sempat menjadi sorotan publik dan internal organisasi.
“Jangan sampai Konferensi PWI Sulsel mengalami kegaduhan seperti yang terjadi di Sulut. PWI harus menjaga marwah dan integritas organisasi,” pungkasnya.
Di tengah meningkatnya tensi konferensi, publik dan anggota PWI kini menanti sikap tegas PWI Pusat dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan organisasi, menjunjung netralitas panitia, serta memberi ruang kompetisi yang adil bagi seluruh calon. (*)
