LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Eks Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin Kamis pekan lalu telah diperiksa kembali oleh penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dalam keterangannya kepada media menyatakan bahwa anggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pernah dibahas di DPRD Sulsel pada tahun anggaran 2024.
“Seluruh APBD [2024], prosesnya seperti itu dibahas di DPRD Sulsel. Sudah diatur dalam Undang-undang. Iya dibahas pengadaan nanas itu,” ungkap eks pj Gubernur Sulsel itu kepada, awak media. Kamis, (7/5/2026).
Sontak pernyataan Bahtiar itu, Membantah pernyataan eks pimpinan DPRD Sulsel yang menyatakan anggaran pengadaan nanas itu tidak diketahui unsur pimpinan.
Diberbagai platform media sosial tersebar luas flyer black campaign yang membangun opini seolah olah ada keterlibatan eks pimpinan DPRD Sulsel.
Flyer Bupati Sidrap dan Barru paling banyak beredar di berbagai platform media sosial (Medsos) dengan akun akun medsos yang memiliki jutaan pengikut (Netizen)
Akun medsos yang memiliki jutaan pengikut itu mengunggah berbagai isu bahkan menjurus tudingan.
Netizen pendukung diantara kedua kepala daerah itu menyebutkan akun akun dengan pengikut jutaan itu patut diduga jadi objek mainan Tim Wakil bupati (Wabup).
Terkait derasnya flyer opini seret Bupati Sidrap dan Barru ramai jadi perbincangan.
Awak media lantas menanyakan fenomena yang terjadi di media sosial penggiringan opini itu. Kepada media Direktur Profetik Institute, Asratillah mengatakan melihat kasus bibit nanas ini mulai bergerak bukan hanya di ruang hukum, tetapi juga di ruang perang opini digital.
Dikatakannya, Ketika sebuah kasus korupsi mulai menyentuh elite politik daerah, biasanya media sosial berubah menjadi arena pembentukan persepsi publik.
“Masalahnya, ruang digital kita hari ini sangat mudah dipenuhi flyer anonim, potongan narasi, dan tudingan yang belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya masyarakat sulit membedakan mana informasi, mana propaganda, dan mana operasi penggiringan opini.” ujar Asratillah, Senin (11/5)
Lanjut Asratillah, Dalam konteks ini, publik mesti berhati hati membaca derasnya konten yang menyeret nama kepala daerah atau kelompok politik tertentu. Sebab ada kemungkinan sebagian pihak sedang mencoba membangun framing sebelum proses hukum selesai.
“Di politik lokal, perang citra sering kali lebih cepat bergerak daripada kerja penyidik. Bahkan kadang vonis media sosial sudah keluar jauh sebelum alat bukti dikumpulkan aparat penegak hukum.” kata Direktur Profetik Institute,
“Saya melihat munculnya dugaan keterlibatan tim politik atau kelompok pendukung tertentu di media sosial menunjukkan bahwa kontestasi kekuasaan di Sulsel sekarang tidak lagi hanya terjadi di lapangan politik formal,” tutur dia.
Kata Direktur Profetik Institute, Pertarungan sudah masuk ke ekosistem digital melalui buzzer, akun besar, hingga jaringan pendengung opini. Ini berbahaya kalau dibiarkan tanpa kontrol etika karena bisa merusak kualitas demokrasi dan menciptakan trial by social media. Orang bisa dihukum secara moral di ruang publik meskipun belum tentu bersalah secara hukum.
“Saya juga menilai pernyataan Bahtiar yang menyebut penganggaran dibahas di DPRD otomatis memperluas spektrum perhatian publik terhadap aktor aktor politik lain. Dari sini muncul saling bantah dan saling menjaga jarak.” imbuh Asratillah.
Situasi seperti ini, Kata Asratillah biasanya memicu kelompok tertentu memanfaatkan media sosial untuk mengarahkan kemarahan publik kepada lawan politiknya.
“Jadi saya tidak heran kalau kemudian muncul flyer yang sangat agresif menyerang figur tertentu karena media sosial hari ini memang sering dijadikan instrumen perang persepsi.” katanya.
Yang paling penting sekarang adalah memastikan proses hukum tetap menjadi panglima, bukan opini digital.
Jangan sampai penyidikan kasus ini malah berubah menjadi ajang pembunuhan karakter antarelite lokal.
“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pihak tertentu, biarkan dibuktikan melalui dokumen, saksi, dan fakta persidangan. Demokrasi bisa rusak kalau hukum kalah cepat dari editan flyer dan algoritma media sosial.” tutup Asratillah. (LN)
