JAKARTA — Ketua Umum Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Anshar Ilo, menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden.
Wacana yang mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Listyo Sigit tegas menolak wacana Polri di bawah kementerian tersebut.
Namun katanya, posisi tersebut harus diiringi dengan penguatan reformasi Polri secara konsisten dan berkelanjutan.
Anshar Ilo menilai, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum serta mengaburkan garis komando nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Polri sejak awal dirancang berada langsung di bawah Presiden agar memiliki independensi operasional sekaligus tanggung jawab langsung kepada kepala negara. Yang perlu diperkuat bukan memindahkan institusinya, tetapi memperdalam reformasinya,” ujar Anshar Ilo dalam keterangan resminya ke wartawan, Selasa (27/01/2026).
Menurutnya, reformasi Polri harus difokuskan pada peningkatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan fungsi pelayanan publik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terus ditingkatkan tanpa harus mengubah struktur kelembagaan yang sudah konstitusional.
Anshar juga menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana Polri di bawah kementerian sebagai sikap tegas dalam menjaga marwah institusi dan stabilitas negara.
“Reformasi dan pengawasan bisa berjalan kuat justru ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, dengan DPR dan publik tetap menjalankan fungsi kontrol. Ini soal keseimbangan kekuasaan, bukan sekadar struktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anshar Ilo menekankan bahwa PSMP mendorong reformasi Polri yang substansial, bukan simbolik. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menghentikan polemik struktural dan lebih fokus pada pembenahan internal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.
“Polri kuat bukan karena di bawah kementerian atau lembaga tertentu, tetapi karena reformasi yang sungguh-sungguh dan keberpihakan pada hukum serta kepentingan rakyat,” pungkasnya. (**)
