LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Tokoh senior Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Halid meminta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sulsel, Muhidin M Said, menunda pelaksanaan atau tidak terburu-buru menggelar Musyawarah Daerah (Musda).
Nurdin Halid (NH) berencana akan menemui Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk meminta penundaan pelaksanaan Musda Golkar Sulsel, atau tidak dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Mungkin Senin saya akan ketemu Ketum Golkar. Sebab, saya akan sama-sama hadir di Balikpapan bersama Presiden. Saya akan meminta kepada beliau (Ketum), tidak usah buru-buru Musda,” ujar pemilik akronim NH ini.
Tokoh senior partai Golkar itu mengatakan, konsolidasi internal lebih penting dilakukan sebelum penentuan jadwal Musda.
Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel itu menilai, seluruh struktur kepengurusan perlu lebih dahulu disolidkan, agar pelaksanaan Musda tidak menimbulkan persoalan baru di internal partai.
“Sebagai senior partai, kader partai, dan anggota legislatif dari Partai Golkar di Sulawesi Selatan, saya mengimbau agar disolidkan dulu seluruh struktur. Untuk apa musyawarah dilakukan, jika hanya akan menimbulkan kesulitan bagi partai,” ujar Nurdin Halid kepada media di Makassar, Sabtu (10/1/2026) lalu.
Lebih lanjut, Nurdin menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar perlu memperhatikan kondisi objektif organisasi saat ini. Sebab, lanjut dia, Musda hanyalah alat untuk mencapai tujuan, dan figur yang muncul tidak boleh mewakili kepentingan pribadi, tapi mampu mengembalikan kejayaan partai.
“Yang terpenting saat ini, bukan buru-buru melakukan musyawarah. Tapi, solidkan dulu seluruh kader, baru lakukan musyawarah. Musda kan bukan tujuan, hanya alat untuk mencapai tujuan,” ucap anggota Fraksi Partai Golkar di DPR itu.
Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka saat dihubungi awak media Rabu (14/1/2026) terkait dengan kepengurusan DPD II Golkar Sulsel yang masa jabatannya akan berakhir di bulan Februari, dirinya mengatakan hingga bulan Februari 2026 belum ada kepengurusan yang akan berakhir.
“Tidak ada DPD II habis masa jabatannya di februari 2026, paling cepat ada di Mei,” ujar La Kama. (LN)
