LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kabar adanya dugaan monopoli audit akuntan publik di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan ramai diperbincangkan.
Bahkan kabar dugaan monopoli akun publik itu di kabupaten Bone, Maros dan Barru, Informasi terbaru mulai merambah ke kota Makassar.
Dan tidak tanggung tanggung perusahaan audit akun publik asal Jakarta itu disebut sebut membawa nama kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Terkait itu Ketua Umum Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) secara tegas meminta klarifikasi oleh pihak BPK Sulsel.
“Kalau kabar tersebut itu benar adanya, Tentunya pihak BPK Sulsel segera mengklarifikasi hal tersebut. Ini sangat berbahaya tentunya,” ujar Ibar Saputra Ketua Umum LKKN kepada media saat dimintai tanggapannya Jumat petang (5/12).
“Menjual nama kepala BPK itu tidak dibenarkan, dapat merusak reputasi BPK selaku auditor negara,” katanya menanggapi kabar tersebut.
Dirinya pun mendesak agar pihak BPK Sulsel segera memberikan klarifikasinya.
“Segera klarifikasi ini bahaya ke depan tentunya,” pungkas Ibar.
Ibar menjelaskan kantor akuntan publik paling banyak memiliki 4 karyawan bersertifikasi (auditor) dengan masa waktu audit paling lama 40 hari kerja.
“Taruhlah kalau dalam satu kabupaten misalkan ada 14 puskesmas kemudian kantor KAP paling banyak punya 4 karyawan mengaudit dengan waktu 45 hari kerja tentunya sangatlah berat. Apalagi kabupaten Bone itu sangatlah luas,” imbuhnya.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media kantor akuntan publik (KAP) diduga memonopoli yakni Purba Lauddin & Rekan. Diduga mendominasi audit di kabupaten Bone, Maros dan Barru.
KAP Purba Lauddin & Rekan diduga menangani audit di keseluruhan puskesmas yang ada di kabupaten Bone.
Terkait itu awak media mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekertaris Inspektorat Kabupaten Bone, Husnani. Sejak dikonfirmasi Jumat petang Husnani belum memberikan penjelasannya. (LN)
