LEGIONNEWS.COM – Ribut masalah bandar milik PT IMIP netizen lantas mengunggah kembali video Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Selasa (29/4/2025) lalu dan kembali viral di media sosial.
Selain masalah bandara, persoalan lingkungan dan pajak bagi hasil bagi daerah pun jadi perhatian.
Gubernur Sulteng menyebutkan dampak negatif tambang nikel yang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima kabupaten Konawe dan provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Selasa (29/4/2025) lalu dan kembali viral di media sosial.
Netizen mengunggah rekaman video yang kembali viral, Sejak Kamis malam (27/11/2025).
“Meskipun Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi penyumbang defisit terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada Rp570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur Sulteng dikutip dari rekaman video yang kembali viral, Kamis (27/11)
“Tapi coba bapak bayangkan setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan Rp200 miliar.” ucap Anwar Hafid.
“Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sistem perpajakan yang menurutnya tidak adil.
“Pajak hanya dipungut di ‘mulut tambang’, bukan di ‘mulut industri’. beber Anwar
Anwar menilai jika pajak dipungut setelah nikel diproses menjadi stainless steel, nilai yang diterima daerah bisa jauh lebih besar dan PAD Sulteng bisa mengejar provinsi-provinsi berpendapatan tinggi seperti Jakarta atau Jawa Barat.
Tak hanya itu, ia ikut mengkritik kebijakan tax holiday dan tax allowance yang diberikan kepada perusahaan smelter hingga 25 tahun.
Sementara itu, cadangan nikel di Morowali diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 tahun. Anwar khawatir daerahnya hanya akan mendapat kerusakan lingkungan tanpa manfaat jangka panjang.
“Kemarin saya paksa, Pak. Tapi takutnya nanti dilaporin lagi saya ke pusat. Saya bilang kalau kalian tidak mau membuka perwakilan di Sulawesi Tengah, silakan angkat kaki.” tegasnya dalam rapat RDP itu.
“Tapi mereka semua sekarang bilang, Gubernur apa-apa sih, biar marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ketemu juga, nggak ada juga keperluan kita sama Gubernur,” keluhnya.
Menurut Anwar, bila pajak dipungut setelah nikel diproses menjadi stainless steel, nilai ekonominya jauh lebih besar dan Sulteng bisa berada pada posisi yang sama dengan daerah berpendapatan besar seperti Jakarta dan Jawa Barat.
Tak berhenti di situ, Anwar juga mengkritik panjangnya masa tax holiday dan tax allowance yang diberikan kepada perusahaan smelter—bisa sampai 25 tahun—padahal cadangan nikel di Morowali diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 tahun. Ia khawatir Sulteng hanya akan menerima kerusakan lingkungan tanpa manfaat jangka panjang. (*)
