LEGION NEWS. COM – MAKASSAR, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menyoroti keputusan Polri yang menunjuk Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Pasalnya, Polda Sulsel berstatus Tipe A, yang secara regulasi seharusnya dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua.
Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menilai langkah ini sebagai bentuk anomali regulatif yang dapat melemahkan posisi kelembagaan Polda Sulsel di mata publik.
“Polda Sulsel adalah barometer Indonesia Timur. Regulasi jelas menyebut Kapolda Tipe A harus Irjen, bukan Brigjen. Pertanyaannya, kenapa Polri justru menurunkan standar kepemimpinan di Sulsel?” tegas Syamsul di Makassar, Jumat (27/9).
Transparansi Polri Dipertanyakan
Menurut Syamsul, Polri harus menjelaskan apakah penunjukan Brigjen ini hanya bersifat transisi sementara sebelum promosi pangkat, atau memang keputusan definitif.
“Kalau rencananya sementara, katakan dengan jelas. Kalau dimaksudkan untuk definitif, ini bentuk pengabaian aturan internal Polri sendiri. Bagaimana publik bisa percaya pada institusi hukum kalau regulasinya tidak konsisten?” ujarnya.
Risiko Menurunnya Wibawa Kelembagaan
KNPI Kota Makassar menilai, penempatan Kapolda berpangkat Brigjen di Sulsel bisa dipersepsikan sebagai penurunan kasta kelembagaan. Hal ini, menurut Syamsul, berbahaya karena akan mengurangi kewibawaan Polda Sulsel dalam menghadapi kompleksitas tantangan sosial, politik, dan ekonomi di Sulawesi Selatan.
“Sulsel itu episentrum konflik, ekonomi, dan gerakan sosial. Polri mestinya menaruh figur terbaik dengan kewenangan penuh. Kalau hanya bintang satu, publik bisa menilai Polri tidak serius menjaga stabilitas di Sulsel,” tambahnya.
Desakan KNPI Kota Makassar
Syamsul Bahri Majjaga menegaskan, Polri harus segera memberi klarifikasi resmi terkait keputusan ini.
“Jangan main-main dengan Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel harus figur dengan kapasitas penuh, karena ini menyangkut stabilitas keamanan di Indonesia Timur. KNPI Kota Makassar akan terus mengawal agar publik tidak dipermainkan dengan kebijakan yang tidak jelas,” tutupnya. (*)
