LEGIONNEWS.COM – Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan disrupsi perdagangan internasional, peran sentral APBN menjadi sangat strategis guna meredam tekanan eksternal sekaligus tetap mendorong agenda pembangunan nasional.
Pada tahun 2026, ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut dan semakin kompleks.
Risiko eskalasi ketegangan geopolitik seperti konflik dan ancaman siber (cyber) dan perang di berbagai kawasan semakin mengikis tatanan internasional yang dilandaskan pada aturan dan kesepahaman untuk kepentingan bersama.
Meskipun demikian, tensi ketidakpastian global diharapkan mereda sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian global. Berdasarkan kondisi tersebut, International Monetary Fund (World Economic Outlook, Juli 2025) memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2026 tumbuh 3,1 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi global 2026 sedikit membaik jika dibandingkan outlook 2025 sebesar 3,0 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 3,3 persen.
Laju inflasi tetap terkendali yang mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus 62 bulan berturut-turut di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan sementara cadangan devisa pada Maret 2025 menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah.
Selain itu, dalam 10 (sepuluh) bulan pertama Kabinet Merah Putih, berbagai program prioritas strategis menunjukkan capaian sebagai modal penting menyongsong agenda pembangunan ke depan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil/menyusui, serta balita dan anak prasekolah di berbagai daerah. Sementara Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani masyarakat melalui Puskesmas dan sekolah/madrasah.
Di bidang pendidikan,159 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dan pembangunan SMA Unggul Garuda dimulai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah.
Melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pencapaian target 3 Juta Rumah, serta penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
Di sektor pangan, optimasi 500 ribu hektar sawah dan 225 ribu hektar cetak sawah baru terus dilakukan untuk menjaga swasembada pangan.
Modernisasi Alutsista dan intelijen dilanjutkan untuk memperkuat pertahanan semesta dan menjaga kedaulatan nasional.
Berbagai capaian tersebut akan diakselerasi untuk memenuhi target tahun 2025 serta dilanjutkan dan dioptimalkan dalam agenda pembangunan tahun 2026.
Selanjutnya, menghadapi dinamika global tahun 2026, Pemerintah Indonesia berfokus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi dunia usaha serta kelompok rentan.
Strategi ekonomi dan fiskal akan diselaraskan dengan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026.
Upaya dalam menjaga daya beli akan dilakukan melalui pengendalian inflasi serta optimalisasi program perlindungan sosial dan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Upaya meningkatkan investasi akan difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah, sedangkan penguatan ekspor didorong melalui hilirisasi dan diversifikasi pasar.
Sementara itu, dari sisi suplai, Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok pertanian, hilirisasi industri, dan proyek strategis nasional (PSN).
Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, stabilitas ekonomi domestik, capaian pembangunan nasional tahun berjalan, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4 persen.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan.
Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5-7,5 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,377-0,380.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 (nol) persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun ke kisaran 4,44-4,96 persen.
Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan membaik mencapai 0,57.
Selain itu, sasaran pembangunan nasional juga diupayakan semakin meningkat melalui indeks kesejahteraan petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan pekerjaan formal mencapai 37,95 persen.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, Pemerintah menyusun RAPBN tahun 2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita).
Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan.
APBN memainkan peran penting sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan tersebut, dengan mengedepankan prinsip alokasi adil, distribusi merata, serta stabilisasi ekonomi.
Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Strategi Jangka Pendek Diarahkan Untuk:
Pertama, memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi dengan negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Upaya tersebut termasuk memperkuat strategi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Kedua, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial.
Ketiga, menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit serta melakukan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan (sustainable), efisiensi, dan fokus belanja untuk agenda prioritas, optimalisasi pendapatan negara, serta mengoptimalkan fiscal buffer dan fleksibilitas.
Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dengan ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu
(1) ketahanan pangan;
(2) ketahanan energi;
(3) Makan Bergizi Gratis (MBG);
(4) program pendidikan bermutu;
(5) program kesehatan berkualitas;
(6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;
(7) penguatan pertahanan semesta; serta
(8) akselerasi investasi dan perdagangan global.
Selanjutnya, berbagai bauran strategi tersebut dibingkai dalam kebijakan fiskal yang tercantum dalam RAPBN tahun 2026 yang akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan produktif. Langkah-langkah kebijakan akan ditempuh di bidang Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran.
Untuk itu, Pemerintah hari ini kembali mengajukan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 berserta Nota Keuangan kepada DPR RI yang selanjutnya akan dibahas bersama mengenai pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2026
Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia.
Meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor.
Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih terjaga sepanjang periode 2022-2024. Pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 persen dengan inflasi terkendali pada periode tersebut.
Tahun 2025, di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pada semester I dapat dijaga sebesar 4,99 persen (yoy), salah satu tertinggi di antara negara-negara G20.
Inflasi pada bulan Juli 2025 relatif terkendali sebesar 2,37 persen (yoy), sehingga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Pemerintah juga berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen tahun 2021 menjadi 8,47 persen tahun 2025, bahkan kemiskinan ekstrim dapat di turunkan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen dalam periode yang sama.
Tingkat ketimpangan juga berkurang dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Pemerintah juga terus memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator yang lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tahun 2025, Pemerintah menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai target dalam mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia dengan target sebesar 0,56.
Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Besaran APBN dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran).
Dalam RAPBN 2026, dampak APBN terhadap sektor-sektor ekonomi di evaluasi dalam tiga tahun terakhir untuk mendapat gambaran bagaimana APBN memberi manfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.
Evaluasi terhadap dampak tersebut juga dapat memberi gambaran berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai di tahun 2026 yang memengaruhi penyusunan target asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam RAPBN 2026.
Prospek ekonomi global untuk tahun 2025 diproyeksikan membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun masih dibayangi risiko. IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen, meningkat 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya.
Perbaikan prospek ekonomi global didorong oleh kondisi sektor keuangan yang lebih longgar termasuk pelemahan dolar AS, tercapainya kesepakatan dagang beberapa negara dengan AS, ekspansi fiskal di beberapa negara yang meningkatkan permintaan, percepatan aktivitas ekonomi di awal periode (front-loading), serta penurunan inflasi global yang memperkuat daya beli dan stabilitas ekonomi.
Sementara itu, risiko pelemahan tetap perlu diwaspadai, terutama yang didorong oleh meningkatnya hambatan perdagangan, tingginya ketidakpastian, volatilitas keuangan yang membesar, serta melemahnya kepercayaan pelaku usaha.
Mengawali 2025, ekonomi Indonesia tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada triwulan I di tengah peningkatan tekanan global. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, didukung stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh moderat, sementara konsumsi Pemerintah terkontraksi akibat efek basis tinggi pasca-Pemilu.
Ekspor tumbuh stabil 6,46 persen (yoy), ditopang ekspor komoditas sawit dan besi baja yang tumbuh masing-masing 36,0 persen dan 6,6 persen (yoy). Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh impresif di atas 10 persen berkat perbaikan distribusi pupuk yang mendorong optimalisasi panen raya.
Industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan solid, memperkuat fondasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada triwulan II sebesar 5,12 persen (yoy) ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor.
Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97 persen (yoy), mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini didukung oleh berbagai insentif Pemerintah, seperti pemberian gaji ke-13, diskon tarif transportasi dan tol, penebalan bantuan sosial dan pangan, serta bantuan subsidi upah.
Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur Lebaran, hari besar keagamaan, dan liburan sekolah juga turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat selama periode tersebut.
Di sisi lain, konsumsi Pemerintah pada triwulan II masih sedikit terkontraksi sebesar 0,33 persen (yoy), seiring dengan pertumbuhan belanja barang yang masih tumbuh negatif 9,7 persen (yoy).
Berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi pada triwulan II diarahkan untuk menjaga pengeluaran masyarakat pada kebutuhan pokok. Belanja negara penopang kinerja konsumsi Pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada triwulan II terserap lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pada triwulan III dan IV 2025, diperkirakan serapan belanja barang akan terakselerasi seiring dengan pelaksanaan program nasional seperti MBG, perumahan, koperasi, dan sekolah rakyat.
Prioritas Pembangunan
Pemerintah mendesain RAPBN tahun anggaran 2026 untuk mewujudkan delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Dengan mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu:
Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp164,4 triliun akan diarahkan antara lain untuk:
(1) mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/ perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional;
(2) menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif; dan
(3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.
Prioritas bidang ketahanan energi dengan arah kebijakan dalam mencapai prioritas tersebut antara lain untuk:
(1) peningkatan lifting migas;
(2) program energi hijau melalui antara lain Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Pengembangan Program Biodiesel dalam rangka Mendukung Energi Hijau; dan
(3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran.
Makan Bergizi Gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah.
Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal. dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan.
Kerja sama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.
Prioritas Bidang Pendidikan
Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, dan diarahkan antara lain untuk:
(1) peningkatan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah;
(2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat;
(3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
(4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG);
(5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan;
(6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
(7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
Prioritas Bidang Kesehatan
Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp244,0 triliun akan diarahkan antara lain untuk:
(1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan;
(2) peningkatan cakupan CKG;
(3) percepatan penuntasan tuberkulosis;
(4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah;
(5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan
(6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM dengan arah kebijakan pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut:
(1) peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi;
(2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; (3) penguatan sistem pengawasan;
(4) perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM;
(5) mendorong peningkatan mutu produk;
(6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif;
(7) inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha; dan
(9) integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.
Pertahanan Semesta tahun 2026 direncanakan antara lain untuk:
(1) Bidang Pertahanan, antara lain
(a) pengadaan/harwat alutsista strategis;
(b) pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista;
(c) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan; dan
(d) penguatan kapasitas industri pertahanan; dan
(e) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam).
(2) Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain melalui:
(a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan;
(b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar;
(c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan
(d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional.
(3) Bidang Hukum, antara lain melalui:
(a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas;
(b) penindakan pidana narkotika dan obat terlarang; dan
(c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.
Percepatan Investasi dan Perdagangan Global, kebijakan percepatan investasi dan perdagangan global saat ini telah memandatkan bahwa Danantara menjadi driver pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam global value chain.
Kebijakan ini juga didukung dengan peningkatan peran K/L strategis untuk mendorong penguatan kebijakan tersebut.
Prioritas Perlindungan Sosial dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp508,2 triliun akan dimanfaatkan antara lain untuk:
(1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN;
(2) penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan;
(3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta
(4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.
Prioritas Swasembada Air dengan kebijakan yang diarahkan diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.
TKD juga turut mendukung swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan.
Pendapatan Negara
Pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun, yang terdiri dari:
Penerimaan perpajakan sebesar Rp2.692,0 triliun dengan kebijakan yang antara lain diarahkan untuk:
(1) Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat;
(2) Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan joint program, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan;
(3) Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; dan
(4) Pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.
PNBP sebesar Rp455,0 triliun dengan kebijakan antara lain berupa:
(1) Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
(2) Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
(3) Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).
Penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun dengan kebijakan yang ditujukan antara lain untuk: dukungan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan program pengembangan desa dan kewirausahaan.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan Hibah baik terencana maupun langsung dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.
Belanja Negara
Belanja negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun atau 14,7 persen terhadap PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.136,5 triliun (82,8 persen terhadap Belanja Negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650,0 triliun (17,2 persen terhadap Belanja Negara).
Kebijakan Belanja Negara tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
Belanja Negara akan difokuskan untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dengan kebijakan yang diarahkan antara lain untuk:
(1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif;
(2) memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain: ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
(3) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara;
(4) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta
(5) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
Pada tahun 2026 untuk mendukung tema kebijakan fiskal “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”, Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain:
(1) mengoptimalkan Belanja Pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan;
(2) memprioritaskan Belanja Barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat;
(3) mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional; dan
(4) mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; serta
(5) melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Transfer ke Daerah (TKD)
Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut:
(1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;
(2) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power;
(3) meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan;
(4) menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (vertical balance) serta antardaerah (horizontal balance);
(5) dukungan untuk program prioritas Pemerintah dan belanja pemerintah daerah utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), operasional kantor, dan pelayanan publik;
(6) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah;
(7) Dana Desa untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih; dan
(8) mendorong pembiayaan kreatif/inovatif untuk pembangunan daerah.
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp638,8 triliun (2,48 persen dari PDB).
Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi melalui counter cyclical yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2026 tetap dijaga secara pruden, inovatif dan sustainable, untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, yang ditempuh dengan:
(1) mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman,
(2) memberdayakan Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sinergi dengan Danantara;
(3) memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian;
(4) meningkatkan ketahanan fiskal melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien;
(5) meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.
OLEH: Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
