LEGIONNEWS. COM – Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang negara sebesar Rp781,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut tercatat sebagai yang terbesar sejak masa pandemi COVID-19, mengacu pada dokumen resmi RAPBN yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR.
Rencana penarikan utang ini akan ditempuh melalui dua skema utama, yakni penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)—yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)—serta pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari total kebutuhan pembiayaan itu, pemerintah merinci penerbitan SBN (neto) sebesar Rp749,19 triliun dan pinjaman (neto) Rp32,67 triliun, termasuk pinjaman luar negeri sekitar Rp39,21 triliun.
Jika dibandingkan, jumlah ini lebih tinggi dari outlook pembiayaan utang tahun 2025 sebesar Rp715,5 triliun. Adapun catatan historis menunjukkan, pemerintah pernah menarik utang Rp870,5 triliun pada 2021 saat pandemi, Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun di 2023, dan Rp558,1 triliun di 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan mengelola utang secara hati-hati, akuntabel, dan terkendali dengan fokus pada sumber pembiayaan domestik. “Prioritas penarikan utang tetap diarahkan dari dalam negeri untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global,” ujarnya.
Pemerintah juga menargetkan defisit APBN 2026 tetap terkendali, sejalan dengan komitmen menuju anggaran berimbang pada 2028 sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo saat menyampaikan nota keuangan di DPR, Jumat (16/8). (*)
