LEGION NEWS || MAKASSAR – Pernyataan Wakil Menteri Pendidikan, Prof. Stella Christie, yang menyebu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris dan Matematika anak, mendapat tanggapan satir dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi, Muh Alwi Nur.
Alwi menilai pernyataan tersebut menarik, namun sekaligus menggelitik logika. “Kalau benar MBG bisa meningkatkan dua kemampuan itu, saya usul MBG juga diberikan untuk Presiden ke-7 agar lebih cerdas Bahasa Inggris, dan untuk Presiden ke-8 supaya lebih cakap Matematika. Jadi nanti ‘Wi Wek The Tok’ speaking-nya jadi lebih baik, dan hitungan 10+2 tidak lagi menjadi 13,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa hanya ditopang oleh gizi semata. Data dari PISA (Programme for International Student Assessment) 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara untuk literasi membaca, matematika, dan sains. Di sisi lain, UNICEF mencatat bahwa satu dari dua anak Indonesia usia sekolah dasar tidak mencapai kemampuan minimum membaca dan berhitung.
“Kita punya masalah mendasar pada kurikulum yang sering berubah, distribusi guru yang tidak merata, serta sarana pendidikan yang timpang antar daerah. Data Kemendikbudristek juga menunjukkan masih ada lebih dari 20 ribu sekolah rusak di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dibenahi, MBG hanya jadi program makan siang yang mengisi perut, bukan pondasi gizi, bukan pula solusi menyeluruh bagi pendidikan,” tegas Alwi.
Baca Juga :
Soroti Pimpinan UIN Alauddin Makassar, Ketua Dema Saintek Minta SK Kemenag terkait Peninjauan UKT/BKT Dijalankan dengan Akuntabel dan Berkeadilan
Mengapa Pendidikan Harus Jadi Prioritas
Alwi menekankan, pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini karena tiga alasan:
- Bonus Demografi 2030–2040, Indonesia akan memiliki 70% penduduk usia produktif. Tanpa pendidikan berkualitas, bonus ini bisa berubah menjadi bencana pengangguran.
- Daya Saing Global – World Economic Forum menempatkan Indonesia masih tertinggal jauh dalam kualitas SDM dibanding negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam.
- Keadilan Sosial – Ketimpangan akses pendidikan menyebabkan kesenjangan ekonomi makin melebar antara kota dan desa, kaya dan miskin.
Sebagai catatan kritis, DEMA Saintek mendorong pemerintah untuk:
- Evaluasi menyeluruh MBG: pastikan menu bergizi, distribusi tepat sasaran, dan dampak nyata terhadap prestasi belajar.
- Perbaikan kurikulum: jangan sering berubah, tetapi fokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, sains, dan teknologi.
- Pemerataan guru: insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
- Peningkatan infrastruktur sekolah: renovasi sekolah rusak dan penyediaan fasilitas digital di era teknologi.
- Kebijakan anggaran yang jelas: alokasi triliunan rupiah untuk pendidikan harus diawasi ketat agar tidak bocor atau salah sasaran.
Sebagai penutup, Alwi menegaskan bahwa segala kebijakan yang di keluarkan pemerintah hari ini adalah pondasi Indonesia di 2045 dan yang akan datang apakah Bonus SDM yang mempuni atau Beban angka pengangguran yang makin tinggi.
“Kecerdasan bangsa tidak lahir dari piring nasi saja, tapi dari sistem pendidikan yang sehat, merata, dan berorientasi pada masa depan. Pemerintah harus ingat bahwa investasi terbesar adalah manusia Indonesia itu sendiri,” tambah Alwi. (*rls)
