LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka dan memimpin Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Semester I Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian.
Airlangga seperti dikutip dari akun media sosial miliknya menyampaikan bawah terdapat capaian investasi yang meningkat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Secara umum, kita bersyukur, terdapat capaian investasi yang meningkat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sejalan dengan hal itu, secara spesifik, pemerintah mendorong produktifitas KEK khususnya di sektor industri pengolahan.” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya itu dikutip Kamis (7/8/2025)
Kata Menko Perekonomian, Hal ini mengingat, dari segi produksi, industri pengolahan berkontribusi sebesar 18,67% terhadap PDB.
Kategori negara industri dinilai jika kontribusi dari industrinya di atas 20%.
Tentunya hal ini harus menjadi fokus dan target seluruh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK untuk mendorong produktivitas, investasi dan meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan kepada PDB.
Keberadaan KEK, Kawasan Industri (KI), dan kehadiran investasi akan berkorelasi positif dalam mempertahankan kinerja positif pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah.
Seperti halnya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi yang secara regional lebih tinggi dari rata-rata nasional, antara lain dengan adanya kawasan industri seperti di Morowali dan Bantaeng.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung telah memberi arahan kepada para pimpinan BUPP KEK untuk mendorong percepatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing KEK.
“Secara khusus, Presiden Prabowo juga menginstruksikan percepatan pengembangan KEK, khususnya KEK pendidikan digital dan medis.” imbuh Airlangga.
Keberadaan KEK di seluruh wilayah Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Selain itu, para perusahaan yang ada di KEK diharapkan juga bisa mendorong pendidikan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha, di mana Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan Super Deduction Tax sampai 200% untuk perusahaan yang berperan dalam pendidikan atau vokasi. (*)
