LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua DPD KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, mengecam keras rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menerapkan skema ganjil-genap untuk pedagang di Pasar Cidu. Ia menilai, kebijakan itu bukan solusi, tapi justru akan mencekik pelaku UMKM dan membuka jalan menuju kredit macet massal di kalangan pelaku usaha mikro.
“Walikota harus sadar, membatasi waktu dan kesempatan berjualan sama artinya menghilangkan nafkah warga. Ini bukan sekadar soal kemacetan, tapi soal hancurnya ekonomi rumah tangga pelaku UMKM. Ini kebijakan yang membunuh perlahan,” tegas Syamsul, Rabu (30/7/2025).
CFD Sudah Gagal, Jangan Ulangi di Cidu
Syamsul menegaskan bahwa Pemkot seharusnya belajar dari kegagalan kebijakan serupa di CFD Boulevard, tempat ganjil-genap sudah lebih dulu diterapkan. Akibatnya, pelaku UMKM yang dulu bisa berjualan setiap Minggu kini hanya mendapat giliran dua minggu sekali. Pendapatan mereka anjlok, sementara kewajiban tetap berjalan.
“CFD sudah jadi bukti nyata bahwa ganjil-genap merugikan pedagang. Tapi bukannya dievaluasi, Pemkot malah mau ulangi kesalahan yang sama di Pasar Cidu. Ini kebijakan yang sembrono dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” ujarnya.
Pasar Cidu Bukan Tempat Eksperimen
Menurut Syamsul, Pasar Cidu bukan ruang uji coba kebijakan, melainkan ruang hidup nyata bagi ratusan pelaku usaha mikro. Skema ganjil-genap berarti memotong setengah hari kerja mereka, yang otomatis berarti setengah dari penghasilan hilang.
“Ini pasar rakyat, bukan laboratorium kebijakan. Di Cidu orang makan, bayar utang, sekolahkan anak, bahkan bertahan hidup. Jangan main-main dengan urusan perut rakyat,” ucapnya lantang.
KNPI Tegur DPRD: Jangan Jadi Penonton
Syamsul juga menyentil keras kinerja DPRD Kota Makassar yang dinilai pasif dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Ia mendesak agar seluruh anggota dewan turun langsung ke lapangan dan membela rakyat, bukan sekadar menyimak presentasi di ruang rapat.
“Di mana DPRD? Ini waktunya tunjukkan keberpihakan. Jangan tunggu rakyat marah dulu baru turun ke lapangan. Wakil rakyat harus berdiri di depan, bukan di belakang pemerintah yang salah arah,” tandasnya.
Dorong Penataan, Bukan Pembatasan
KNPI menolak mentah-mentah pembatasan yang menyasar usaha rakyat kecil. Solusi kemacetan menurut Syamsul tidak perlu mengorbankan penghidupan warga, melainkan bisa diatasi melalui penataan zonasi, manajemen parkir, fasilitas umum, dan dialog terbuka dengan pedagang.
“Kami tidak anti penataan. Tapi jangan samakan penataan dengan pembatasan. Ganjil-genap itu pembatasan, dan pembatasan tanpa perlindungan adalah penindasan,” pungkas Syamsul.
KNPI Makassar menyatakan siap berdiri bersama para pelaku UMKM Pasar Cidu dan akan mengawal penuh penolakan ini. Mereka mendesak Pemkot untuk segera mencabut rencana kebijakan ganjil-genap dan menggantinya dengan pendekatan yang berbasis partisipasi warga dan perlindungan ekonomi rakyat. (*)
