LEGIONNEWS.COM – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan indeks ini terlihat dari dimasukkannya IDI sebagai salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
“Lebih dari sekadar alat ukur terhadap pelaksanaan demokrasi secara prosedural maupun substansial di dalam negeri, IDI juga memiliki peran strategis sebagai tolok ukur yang dapat dibandingkan dengan penilaian demokrasi dari perspektif internasional.”
Hal ini menjadikan IDI tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga penting dalam menunjukkan posisi dan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2024 dilakukan dengan mengukur tiga aspek penting yang mencerminkan kondisi demokrasi di Indonesia.
Aspek tersebut meliputi Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang difokuskan pada 22 indikator spesifik.
Proses penilaiannya didasarkan pada data faktual, yang berarti semua informasi yang digunakan berasal dari kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya, data ini diolah secara statistik untuk memberikan gambaran objektif mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.
Deputi Bidkoor Poldagri menambahkan bahwa Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 merefleksikan kondisi demokrasi di Indonesia yang diukur sepanjang tahun 2024.
Dengan indeks yang dihasilkan terdiri dari IDI tingkat provinsi yang mencakup seluruh 34 provinsi, IDI tingkat pusat, dan hasil pengukuran dari dua level tersebut kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan angka Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat nasional.
“Hasil IDI diharapkan dapat menjadi landasan empiris dalam merancang program-program penguatan demokrasi, terutama oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.”
“Hal ini relevan karena penyusunan IDI dilakukan dengan pendekatan dua tingkat analisis, yaitu berdasarkan wilayah antarprovinsi dan berdasarkan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Heri
Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Kemenko Polkam sebagai koordinator pelaksanaan IDI dengan dua peran utama: mengoordinasikan seluruh tahapan penyusunan IDI dan menyinkronkan seluruh kebijakan terkait agar mendukung pembangunan demokrasi secara terpadu.
Dalam proses pengawalan rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), telah diperoleh hasil data sementara untuk capaian nilai IDI tahun 2024. Pengukuran indeks ini tidak hanya berfokus pada aspek politik semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Pendekatan multidimensi ini bertujuan untuk memberikan potret yang lebih utuh dan menyeluruh terhadap kondisi dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Heri juga menyampaikan bahwa dengan perolehan hasil data IDI nantinya akan dirilis yang rencananya pada akhir bulan Juli apabila hasil data yang diperoleh sudah final, dan selanjutnya akan dikirimkan kepada Kementerian Sekretaris Negara untuk menjadi lampiran Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus.
“Kemenko Polkam mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena pengukuran indeks ini sebagai bagian kita dalam mengawal demokrasi Indonesia, yang telah kita lalui dengan proses yang panjang. Kiranya segala upaya yang telah kita lakukan akan menjadi bagian dari Dharma Bhakti kita terhadap Masyarakat, Bangsa, dan Negara tercinta,” tegas Heri
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), termasuk sejumlah instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Kemenhan)
