LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (PRESMA UINAM), Muh. Zulhamdi Suhafid, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut Zulhamdi, kenaikan signifikan anggaran Polri menunjukkan adanya ketimpangan skala prioritas yang dijalankan pemerintah. Ia menilai negara lebih memilih memperkuat sektor keamanan dibanding mengalokasikan dana yang memadai untuk pendidikan, riset, dan kesejahteraan mahasiswa. Apalagi ditengah efisiensi anggaran, kampus UIN Alauddin Makassar sampai detik ini masih menuntut kepada pemerintah untuk dibuka blokir anggaran BLU.
“Di saat mahasiswa di berbagai daerah kesulitan mengakses pendidikan layak karena biaya yang terus melonjak, pemerintah justru menaikkan anggaran untuk Polri. Ini bukan hanya ironi, tapi bentuk nyata bahwa negara salah fokus. Selain itu, saya sebagai Presma UINAM menolak keras kepada DPR RI untuk menyetujui kenaikan anggaran Polri, sebab kita tahu bersama bahwa mahasiswa hari ini masih menjerit untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan karena kebijakan efisiensi anggaran yang dihadapi oleh kampus”. ujar Zulhamdi dalam wawancaranya di Kampus II UINAM, Selasa (8/7).
Berdasarkan data RAPBN yang beredar, anggaran Polri disebut mengalami kenaikan hingga Rp173,4 triliun rupiah untuk ditahun 2026 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di tengah stagnasi atau bahkan penurunan anggaran untuk pendidikan tinggi dan beasiswa mahasiswa khususnya kuota beasiswa KIP-K.
Zulhamdi juga menyoroti maraknya tindakan represif aparat terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi, termasuk pembubaran aksi secara paksa dan intimidasi di berbagai wilayah.
“Ironis sekali, anggaran keamanan ditingkatkan, tapi untuk apa? Untuk membungkam suara kritis mahasiswa? Untuk memperkuat alat negara dalam meredam demokrasi?” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang struktur anggaran nasional dan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Ia juga mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tidak diam menghadapi kebijakan yang dianggap menyimpang dari semangat keadilan sosial.
“Negara ini dibangun bukan hanya dengan stabilitas keamanan, tapi dengan kecerdasan rakyatnya. Jika pendidikan terus dikesampingkan, masa depan bangsa yang dipertaruhkan,” tutup Zulhamdi. (*)
