LEGIONNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024.
“Alhamdulillah, seluruh fraksi telah memberikan pandangan yang konstruktif sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, dan nanti pada tanggal 15 Juli, Pemerintah akan memberikan tanggapan atas pandangan dari para fraksi yang telah disampaikan pada hari ini.” ujar Menkeu Sri seperti dikutip dari akun media sosial resmi miliknya Selasa (8/7)
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI.” ujar Sri Mulyani.
“Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam setiap upaya mencapai cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.” doa Menkeu.
Sebelumnya dalam rapat kerja pada Senin 7 Juli 2025 kemarin, Menteri Keuangan membahas kesimpulan atas Panja pertumbuhan, Panja Penerimaan Negara, dan Panja Defisit.
Selain Menkeu Sri, Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Gank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mewakili Pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini (Selasa), Kami juga telah menyepakati Kesimpulan Besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF yang akan menjadi acuan dalam perancangan APBN TA 2026, berikut detailnya:
- Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy): 5,2 – 5,8
- Inflasi (%, yoy): 1,5 – 3,5
- Nilai Tukar Rupiah (Rupiah/1 US Dollar): 16.500 – 16.900
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%): 6,6 – 7,2
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%): 4,44 – 4,96
- Tingkat Kemiskinan (%): 6,5 – 7,5
- Gini Rasio Indeks (indeks): 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia (indeks): 0,57
- Indikator Kesejahteraan Petani (indeks): 0,7731
- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja (%): 37,95
“Terima kasih kepada Komisi XI DPR RI dan seluruh pihak yang telah memberi masukan dan melihat secara teliti asumsi dasar ekonomi makro ini, sehingga proses pembahasan berjalan lancar.” imbuh Sri Mulyani.
Katanya, Kesepakatan hari ini (Selasa, 7 Juli 2205) akan menjadi modal bagi Pemerintah untuk mempertajam desain RAPBN 2026.
“Mari kita terus mengupayakan bersama agar APBN mampu menjadi instrumen andalan yang menciptakan “The Greatest Good for The Greatest Many” untuk rakyat Indonesia seperti harapan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Menkeu. (*)
