LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menyoroti kondisi pemuda marginal di Kota Makassar yang hingga hari ini belum tersentuh secara serius oleh kebijakan pemerintah. Ia menyinggung kejadian viral saat seorang manusia silver yang mengaku berasal dari Makassar diusir oleh aparat di Kabupaten Sidrap menjelang lebaran lalu.
“Ini bukan hanya soal citra. Ini alarm sosial. Ketika pemuda kita tampil sebagai manusia silver di jalanan dan diusir dari daerah lain, pertanyaannya: di mana Pemerintah tempat asalnya” tegas Syamsul.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi bahan refleksi serius bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota, untuk hadir mengurusi nasib pemuda-pemuda yang ada di pinggir kehidupan kota—yang selama ini tak terjangkau oleh program formal.
“Jangan cuma mengurus pemuda yang punya panggung, yang tampil di forum-forum. Pemerintah harus juga memikirkan mereka yang tak punya akses, tak punya panggung, bahkan tak punya tempat pulang,” kata Syamsul.
KNPI Kota Makassar mencatat bahwa lebih dari 40% penduduk Makassar berada pada usia produktif 15–35 tahun. Namun dari angka tersebut, sebagian besar masih bergelut dengan masalah pengangguran, putus sekolah, dan minimnya keterampilan yang terhubung dengan sektor unggulan kota.
“Kalau kita serius bicara ‘Makassar Mulia” maka kita harus mulai dari membenahi pemudanya dalam angka dan fakta, bukan hanya dalam slogan,” jelasnya.
Syamsul juga menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyusun strategi intervensi bagi kelompok pemuda rentan dan marginal. Termasuk manusia silver, pengamen jalanan, hingga anak-anak punk yang hari ini menjadi wajah kota di lampu merah dan trotoar.
“Mereka bukan kriminal. Mereka adalah potensi yang gagal kita pelihara. KNPI Makassar menantang pemerintah kota, khususnya Pak Wali, untuk membuat program khusus—bukan hanya penertiban, tapi pemberdayaan yang nyata dan terukur,” tegasnya lagi.
Ia juga meminta agar pendekatan terhadap kelompok seperti manusia silver tidak hanya dilihat dari kacamata ketertiban, tetapi juga sebagai panggilan moral dan kemanusiaan.
“Kalau kita biarkan mereka terusir dari kota lain dan tak punya tempat di kampung halamannya sendiri, lalu di mana makna ‘Makassar Mulia?” tanya Syamsul.
Sebelumnya dilansir dari Tribun Timur edisi, Jumat (9/5/2025). Sekelompok pemuda marginal (Manusia Silver) melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkot Makassar.
Menanggapi itu, Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), M Ramli AT, menilai bahwa tindakan itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi yang menekan kelompok masyarakat bawah.
Menurut Ramli, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan penghidupan sehari-hari merupakan prioritas utama bagi kelompok rentan ini.
“Ketika kebutuhan dasar seperti makan saja belum terpenuhi, maka kebutuhan lainnya seperti keamanan diri seringkali diabaikan,” katanya saat dihubungi, Jumat (9/5/2025).
Ia mengaku, masyarakat miskin kerap dihadapkan pada pilihan sulit bekerja dengan risiko ditertibkan atau tidak bekerja dan kelaparan.
“Jadi, bukan berarti kita membenarkan mereka melawan, tetapi secara nalar, mereka akan lebih menjaga sumber penghasilan dasarnya,” ungkapnya.
“Kita harus mengurangi penyebab utamanya. Ini memang masalah klasik, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan. Pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja yang cocok dan memberi penghasilan memadai,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pekerja jalanan seperti manusia silver.
Program-program yang pernah dijalankan, menurutnya, sering kali tidak berkelanjutan.
“Saat ada masalah, baru dipikirkan. Tapi kalau baru ada satu atau dua manusia silver itu belum ditindak, akhirnya marak lagi. Ketika sudah terlanjur banyak dan terorganisir, penanganannya jauh lebih sulit,” kata dia.
Ramli berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis dan konsisten untuk mengatasi persoalan ini sebelum semakin meluas dan kompleks. (Tribun Timur/*)
