LEGIONNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi presiden Prabowo Subianto untuk menerima pemaparan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, 19 Maret 2025.
Dalam unggahan Sri Mulyani, hadir dalam pemaparan itu diantaranya, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Sekretariat Kabinet Teddy Wijaya dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Dalam unggahannya itu terdapat tiga point penting diantaranya;
(1) Kondisi dan Peluang Investasi dan Ekspor Industri Padat Karya (terutama Tekstil dan Produk Tekstil) – pentingnya kemudahan investasi dan penyederhanaan regulasi/deregulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Industri TPT. Juga dibahas pentingnya memberantas impor dumping dan ilegal impor tekstil dan produk tekstil.
(2) Assesment Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Ekonomi – Growth – Job- Kemiskinan dan Pemerataan (Koefisien Gini). Penting diperhatikan kualitas eksekusi program, dan meningkatkan ekosistem produksi untuk bahan MBG sehingga menimbulkan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
(3) E-Gov – single data dan single identity dan digitalisasi pelayanan – yang akan meningkatkan akurasi bantuan sosial ke masyarakat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden menargetkan peluncuran GovTech pada 17 Agustus mendatang, yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi.
“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujar Luhut.
Salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief Anshory Yusuf anggota DEN yang juga merupakan ahli kemiskinan menyebutkan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.
“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen,” kata Arief.
Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.
“Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” tutur Arief. (*)
