LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Forum Rakyat Untuk Demokrasi (FRAKSI), Berharap agar kepolisian memeriksa eks Bupati Barru, Suardi Saleh, Terkait dengan tambang galian C milik PT. Putra Hamid Mallongi-long di Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pasalnya dari hasil diskusi yang bersumber dari data yang di miliki FRAKSI Sulsel, Ditemukan izin prinsip galian C di keluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
- BACA JUGA:
Tambang Galian C: Dinas SDACKTR Sulsel Panggil Kaka Wali Kota Parepare, FRAKSI: “Jangan Main Mata”
Untuk diketahui lokasi tambang PT. Putra Hamid Mallongi-long berada di perbatasan antara Kabupaten Barru dan Kota Parepare.
Ketua FRAKSI Muhammad Akbar mengatakan semestinya tambang galian C milik Kaka dari Wali Kota Parepare itu izin prinsipnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).
“Lokasi tambang berada di wilayah perbatasan antara kabupaten Barru dan kota Parepare. Mengacuh ke regulasi izin prinsip dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten Barru,”
Untuk itu secara tegas kami meminta sekiranya Direskrimsus tindak pidana tertentu (Tipiter) Polda Sulsel untuk memanggil eks Bupati Barru periode 2020 – 2025 untuk dimintai keterangannya atas dugaan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan,” tegas Akbar, Jumat (28/2/2025)
Ketua FRAKSI Sulsel itu juga menunjukkan surat bernomor: 521/554/Pert/V/2020 tertanggal 8 Mei 2020, Perihal: Rekomendasi Tim Teknis, Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Barru, Ir Ahmad, MM
Surat tersebut menindaklanjuti surat Direktur Utama PT. Putra Hamid Mallongi-long tanggal 13 April 2020, perihal Permohonan Rekomendasi.
Dilansir dari surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru terdapat 7 poin,
1. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 03 November 2016
2. Surat Rekomendasi dari Lurah Bojo Baru Nomor 35/KBB/IV/2020, tanggal 7 April 2020
3. Surat Pernyataan warga setempat tidak keberatan dengan adanya rencana kegiatan Pertambangan Batu Gunung.
4. Surat Pernyataan H. Mistang Hamid untuk pengelolaan kegiatan penambangan Batu Gunung yang akan dilakukan oleh PT.Putra Hamid Mallongilongi.
5. Luas Lahan yang dimohon 29,91 Ha yang berlokasi di Jl. AR Malaka Lingkungan Lapakaka Kelurahan Bojo Baru Kec. Mallusetasi.
6. Berdasarkan hasil survey bahwa lokasi tersebut merupakan lahan kering yang tidak produktif.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas maka memungkinkan untuk menerbitkan Rekomendasi, selama tidak mengganggu lahan sawah di sekitarnya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya,” dikutip dari surat jawaban kepala dinas pertanian kabupaten Barru.
Akbar mengungkapkan bahwa Dinas SDACKTR provinsi sulawesi selatan telah menggelar rapat dengan instansi terkait termaksud di dalamnya unsur aparat penegak hukum (APH).
“Saya sudah dapat informasi bahwa telah digelar pertemuan antar instansi dan APH, Yang menginisiasi rapat tersebut Dinas SDACKTR provinsi sulawesi selatan, Seluruhnya bersepakat agar tambang galian C PT. Putra Hamid Mallongi-long ditutup,” ungkap Akbar.
“Hasil dari rapat itu, Terakhir keputusan ada di sekertaris daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan,” terang Akbar Muhammad. (LN)
