KENDARI – LEGION-NEWS.COM || Pilkada merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat guna memenuhi perwujudan sebagi negara yang demokratis dimana rakyat memilih calon pemimpin daerah untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing lima tahun kedepannya. Pilkada serentak kini mulai berlangsung di berbagai tempat, para kandidat berebut meraih suara terbanyak. Realitas politik hari ini, para kandidat didominasi berasal dari mantan aparat, militer, pengusaha, dinasti, dan berbagai macam operator politik yang eksist mulai sejak orde baru. Olehnya itu, kekuatan politik daerah sebenarnya adalah kekuatan politik lama yakni predator yang berhasil mengorganisir diri.
Pertarungan politik saat ini secara keseluruhan digerakan oleh modal untuk meningkatkan elektabilitas paslon, sehingga output dari demokrasi yang berkualitas menjadi kehilangan nilainya serta proses pemilihan yang dapat melahirkan kepemimpinan yang berintegritas akan sulit dilahirkan karena melalui proses demokrasi yang tidak sehat. Praktek money politik, isu sara, isu primordial, hoax serta ujaran kebencian masih menjadi narasi yang eksis dalam proses pertarungan politik di tanah air.
Dengan adanya praktek mooney politik yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik akan membuka peluang kepada politisi-politisi yang ikut dalam kontestasi pilkada ini untuk melakukan korupsi jika mereka terpilih nanti. Sebab, transaksi politik dengan uang yang banyak tentunya akan mempengaruhi mereka untuk menyalah gunakan kekuasaan yang diperoleh untuk mengembalikan uang mereka yang telah digunakan selama kampanye berlangsung, semakin besar uang yang digunakan untuk politik uang atau money politik maka akan semakin besar pula potensi uang yang dikorupsi setelah mereka terpilih nantinya.
Olehnya itu penting bagi masyarakat untuk dapat menentukan pilihan politiknya berdasarkan track record para paslon serta mampu menerjemahkan visi misi para paslon yang dapat memberikan perubahan dan perbaikan bagi pembangunan di daerah.
Kendati demikian, bahwa pemilihan kepala daerah akan berlangsung tidak lama lagi. Kejar-kejaran elektabilitas yang akan menyebabkan mundurnya kualitas demokrasi dengan meningkatnya biaya politik bukan menjadi substansi rakyat untuk tidak menyalurkan hak pilihnya, serta tidak akan menghasilkan perubahan politik yang fundamental. Sebab penyaluran hak pilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari rekam jejak, dan lain sebagainya akan mempengaruhi kadar stabilitas dan bahkan sangat riskan bagi kelanjutan pembangunan di suatu daerah. Hal ini berarti bahwa suka atau tidak suka pilkada harus menghasilkan pemantapan rezim yang akan menjamin keberlanjutannya pembangunan di suatu daerah. Dan itulah makna atau nilai strategis pemilihan kepala daerah.
Olehnya itu penulis mengingatkan kepada seluruh orang tua saya, teman dan kerabat semua, agar tidak mempertaruhkan nasip daerah hanya karena duit sehari. Memilih pemimpin karena didasarkan transaksi politik terbukti banyak lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas. Sebab, pada substansinya momentum pemilihan kepala daerah baik bupati maupun gubernur merupakan saluran sikap politik dan diletakkannya harapan masyarakat, demi terwujudnya pembangunan daerah yang adil dan sejahtera, tentu harapan masyarakat ini, tidak layak untuk dipertaruhkan hanya karena uang semata.
Penulis :
Muhammad Afazal (Sekretaris Umum HIPMATONGSEL kab. Muna periode 2023/2024)
