LEGIONNEWS.COM – ENREKANG, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Permadi Hasan mengungkapkan posisi akhir utang Pemkab Enrekang di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.
Permadi menjelaskan posisi utang Pemkab Enrekang per Agustus 2024 di PEN tersisa Rp325 milyar dari nilai pinjaman sebesar Rp 441 milyar.
“Sedangkan posisi utang jangka pendek ke pihak ketiga per 31 Desember 2023 itu posisinya di Rp 141 milyar,” ungkap Permadi.
“Terkait utang pihak ketiga di tahun 2024 itu nantinya akan terakumulasi di akhir tahun anggaran di 31 Desember,” tambah dia.
Dilansir dari antara.com pada 19 Oktober 2022, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, menggunakan sekitar Rp388 miliar dari total dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp441 miliar yang diperoleh untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.
“Dapat kami laporkan jika dana pinjaman PEN sebesar Rp441 miliar sudah dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Enrekang dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Wakil Bupati Enrekang Asman dalam keterangan tertulis diterima di Makassar, Selasa
Progres fisik penggunaan dana PEN sudah mencapai 88,1 persen per bulan Oktober 2022.
Ia menjelaskan ada lima program prioritas yang dibiayai pinjaman PEN, yakni pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 69 ruas, pembangunan empat jembatan, pembangunan tiga pasar (Pasar Enrekang, Pasar Baraka, dan Pasar Sudu), peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah dan RS Mitra Belajen, pembangunan 11 paket sarana olahraga.
Terpisah Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP KNPI Bidang Reformasi dan Birokrasi, Syamsul Bahri Majjaga saat dikonfirmasi mengatakan hampir seluruh kepala pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan haknya mengajukan dana PEN yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Hal itu dilakukan karena seluruh anggaran daerah terkonsentrasi penggunaannya untuk alokasi pemulihan Covid atau kita kenal dengan istilah refocusing,” ujar Wasekjen DPP KNPI Bidang Reformasi dan Birokrasi itu. Jumat (25/10)
“Mestinya jangan mendudukkan keberadaan dana PEN dimasa pemerintahan Muslimin Bando menjadi bahan kampanye black campaign itu tidak fair justru sebaliknya mesti dilihat dari sisi visionernya seorang pemimpin dalam upaya pemulihan ekonomi di kabupaten Enrekang,” tutur pria yang biasa disapa Zul Majjaga ini.
Dan kata Wasekjen DPP KNPI ini, Manfaat dana PEN telah dirasakan manfaatnya. Pembangunan insfratruktur kini sudah sampai ketengah lahan pertanian di kabupaten Enrekang.
“Jadi sangat penting dipahami bahwa utang PEN betul adanya tetapi bukan dalam rangka kampanye negatif. Karena dana PEN ini program pemerintah pusat,” kunci Zul Majjaga. (LN)
