LUWU UTARA – Aktivis Pemuda Luwu Utara Reski Halim mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam tahapan kampanye Pilkada Luwu Utara.
Menurut Reski, perangkat Panwas lebih jeli dan giat dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk netralitas bupati dan ASN.
Sorotan itu setelah adanya distribusi beras milik Bulog yang merupakan perusahaan negara (BUMN) terjadi secara masif di masyarakat yang dilakukan oleh pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 4 Muhammad Fauzi–Adji Saputra.
“Kami meminta Bawaslu Luwu Utara lebih tegas dan jeli dalam melakukan giat pengawasannya di lapangan, jangan ada kesan pembiaran,” kata Reski ke wartawan, Senin (14/10).
Menurut Reski, diduga beras itu merupakan bantuan sosial (bansos) yang berasal dari pemerintah pusat dimanfaatkan adanya stiker pasangan calon (paslon) Pilkada Luwu Utara yang menempel pada bansos pangan.
Penyaluran beras bulog berstiker pasangan calon no urut 4 diduga banyak beredar masif dan terstruktur di kec Malangke dan Baebunta, Sukamaju, Bone-Bone dan beberapa kecamatan lainnya.
“Ini merusak proses demokrasi, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslon, kami meminta Bawaslu segera melakukan proses tindakan dan mengusut, memanggil Paslon nomor urut 4,” ujar Reski.
Lebih lanjut, katanya Pilkada Luwu Utara harus berjalan aman jujur dan adil, jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat Lutra yang di lakukan oleh oknum pasangan calon.
“Disinyalir Bupati Lutra juga saat ini sudah mulai turun ke lapangan bersama ASN, jangan ada intimidasi oleh oknum inspektorat kepada kepala desa dan ASN, di mana tugas fungsi dan wewenang Bawaslu,” ujarnya.
“Jika ini benar terjadi ada temuan seperti ini berikan sanksi berat diskualifikasi ke pasangan calon yang telah merusak dan melakukan penghianatan demokrasi,” pungkasnya. (**)
