Diduga Informasi Abal abal, Website Resmi Indikator Tak Tampilkan Hasil Survei Pilgub Sulsel: Andalan 63 Persen

Ilustrasi - Seseorang memperlihatkan stiker antiberita hoaks. ANTARA/Ardika
Ilustrasi - Seseorang memperlihatkan stiker antiberita hoaks. ANTARA/Ardika

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dilansir dari laman website resmi indikator tak menampilkan hasil survei pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.

Di laman website lembaga survei Indikator tidak menampak hasil survei seperti diberitakan oleh beberapa portal berita online.

Dilansir dari pemberitaan itu Pasang Calon (Paslon) Andi Sudirman-Fatma jauh melejit dengan capaian elektabilitas 63,1 persen.

Paslon Danny Pomanto-Azhar Arsyad jauh tertinggal dan hanya memperoleh elektabilitas 17, 9 persen.

Advertisement

Responden yang belum menentukan pilihan sebesar 18,9 persen dan yang menyatakan diri golput atau tidak memilih sebesar 0,2 persen.

Tak adanya hasil survei Pilgub Sulsel yang di rilis di laman website Indikator. Awak media meminta pendapat pakar ilmu komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Hasrullah.

Dikatakannya perlunya dilakukan cek ricek dan cros cek informasi tersebut. Agar tidak ada data di manipulasi dan informasi yang diterima masyarakat.

“Cek and ricek dulu apa benar lembaga survei Indikator merilis hasil survei di Pilgub Sulsel itu yang harus dicari informasi nya,” ujar Hasrullah saat konfirmasi awak media. Sabtu malam (12/10)

“Seandainya itu tidak benar tentu sangat berbahaya. Dipastikan pihak lembaga survei dalam hal ini Indikator bisa keberatan, nantinya,” imbuh pengajar ilmu komunikasi politik Unhas itu.

Lebih lanjut, Hasrullah yang pernah mengajar etika undang undang media massa di Universitas Hasanuddin itu, mengingatkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Coba lihat UU ITE Tahun 2008, Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1 ancaman hukumnya jelas disitu 12 tahun dan atau denda 12 milyar rupiah. Jadi harus hati hati menyampaikan informasi ke publik,” terang Hasrullah.

“Terakhir kalau informasi itu di manipulasi akan berdampak hukum kedepan nantinya. Itu sangat merugikan bagi paslon,” tutur penulis buku : Kontestasi Wacana dan Retorika Politik.

Terpisah CEO PT Duta Politika Indonesia (PT. DPI) Dedi Alamsyah mengatakan dirinya berharap agar tim pemenangan dan juru bicara tidak untuk melakukan politik survei.

“Bagi mereka tim pemenangan dan juru bicara tidak untuk melakukan politik survei,” kata Dedi.

“Kalau dia yakin Andalan Hati survei nya tinggi kenapa suka melakukan politik survei, framing survei seakan sudah unggul telak, ngak boleh seperti itu apalagi kalau sampai Indikator tidak merilis survei di Pilgub Sulsel itu sangat berbahaya tentunya,” tegas dia.

“Jangan mengotori hasil pekerjaan orang. Karena survei suci apa adanya,” kunci CEO PT DPI. (LN)

Advertisement