LEGIONNEWS.COM – PAPUA SELATAN, Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Selatan (MRP-PPS) enam bulan ini telah berjalan. MPRS merupakan lembaga kultur masyarakat Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus 2001 dan terakhir telah mengalami perubahan beberapa kali.
Sejak lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua. Kini di provinsi Papua terdapat Daerah Otonomi Baru (DOB ). Provinsi Papua Selatan misalnya, sesuai keinginan harkat kultur masyarakat Papua maka ditiap DOB terbentuk Majelis Rakyat Papua.
Ditemui awak media, Ketua MRPS, Damianus Katayu, S.IP.,MA mengatakan saat ini terdapat 33 anggota majelis rakyat papua selatan yang dilantik sejak 6 November 2023 lalu.
Dikatakannya MRP PPS melakukan tahapan selanjutnya, yaitu dengan pemilihan ketua-ketua Kelompok Kerja (Pokja) dan dalam MRPS sendiri memiliki tiga Pokja. Diantaranya Pokja Adat, Pokja Perempuan dan Pokja Agama.
“Saat ini kegiatan MRPS telah menjalankan fungsi masing-masing. Seperti Pansus pendampingan terhadap mama Papua dan juga pengusaha asli Papua,” terang Damianus. Senin (6/5/2024)
Damianus mengatakan saat pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu. Pihaknya telah melakukan penjaringan aspirasi dan juga mensosialisasikan calon anggota legislatif (Caleg) yang merupakan Orang Asli Papua (OAP).
“Di bulan Januari dan Februari lalu kami MRPS berinisiatif melalukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan untuk menyelamatkan para caleg orang asli papua di parlemen. Tidak hanya itu melalui sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat Papua Selatan namun kembali ke pilihan rakyat,” tutur Ketua MRPS itu.
Ditambahkannya, Adapun banyak faktor yang menyebabkan banyak caleg DPRD kabupaten kota, DPRD Provinsi,DPR-RI dan DPD RI orang asli Papua tidak mendapatkan kursi.namun itu semua kembali kepada pilihan politik masyarakat.
“Dalam waktu dekat akan diadakan pelantikan dua unsur pimpinan majelis rakyat Papua Selatan yaitu wakil ketua satu dan wakil ketua dua,kalau tidak ada kendala akan di Lantik pekan depan tanggal 14 mei 2024 mendatang,” ungkapnya.
Jika masyarakat Papua Selatan tidak merasa puas dengan kinerja MRP PPS silahkan menyampaikan aspirasinya untuk menanyakan langsung apa saja yang sudah di kerja oleh MRP PPS dan jika ada kritik dan saran dapat dilakukan dengan pengaduan dalam bentuk tulisan.
Untuk diketahui, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan pun telah melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan kedinasan yaitu Lembaga Pendidikan IPDN, Lembaga Pendidikan Bintara TNI-POLRI Agar anak-anak asli Papua Selatan di akomodir lewat Jalur ampirmatif.
Ketua MRP PPS pun telah membentuk tim khusus untuk pengawalan anak-anak asli Papua Selatan yang telah masuk dalam jalur ampirmatif untuk mengikuti tes Casis TNI dan Polri.
Ketua MPR PPS juga turun tangan langsung dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Papua Selatan, juga melakukan koordinasi dengan semua stakeholder agar bisa dapat membantu masyarakat asli Papua Selatan.
Dalam kesempatan itu Ketua MPR PPS disela-sela wawancara menyinggung soal calon Gubernur dan Wakil gubernur (Wagub) provinsi Papua Selatan yang harus diisi oleh orang asli papua ini sudah final.
“Calon gubernur dan Wagub Papua Selatan adalah orang Papua asli. Itu sudah final,” katanya.
Dikatakannya, Majelis Rakyat Papua Selatan adalah pintu masuk untuk tahapan pemilihan yaitu setiap cagub dan cawagub harus mengantongi rekomendasi majelis rakyat papua.
Terkait Bupati dan Wakil Bupati belum ada putusan sebab dalam asosiasi ketua-ketua Majelis Rakyat Papua setanah Papua pekan depan akan ke jakarta guna mengajukan 23 naskah akademik kepada Presiden Republik Indonesia guna mendapatkan payung hukumnya demi calon Bupati dan calon wakil bupati setanah Papua.
Pertemuan Asosiasi Ketua-ketua MRP setanah Papua dua kali di lakukan diantaranya di Timika Provinsi Papua Tengah yang sekiranya mendapatkan 9 point penting, dalam pertemuan selanjutnya di Manokwari terdapat 23 point penting yang disusun dalam naskah akademik di Manokwari Papua Barat akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta pekan depan.
“Salah satu point penting yaitu terkait rekomendasi kepada pimpinan partai politik di jakarta agar memberikan rekomendasi kepada orang asli Papua yang mana telah mendapatkan rekomendasi, dari setiap MRP se-provinsi di tanah Papua,” pungkas Damianus
“Seruan bagi Orang Asli Papua, bagaimana MRP menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan orang asli Papua,maka MRP harus di dukung penuh sehingga bisa dapat menyelamatkan kepentingan orang asli sebab lembaga ini adalah lembaga Kultur yang dapat menyuarakan aspirasi langsung kepada setiap petinggi negara,” kunci Damianus. (C)
