LEGIONNEWS.COM – MERAUKE, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar dialog bersama investor yang bertemakan, ‘Percepatan Realisasi Investasi dan Permasalahannya’.
Dialog itu diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemprov Papua Selatan berlangsung di Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan. Selasa (30/4)
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo ST.,MT. hadir dalam dialog bersama investor dan sejumlah Forkopimda Provinsi Papua Selatan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Merauke, Asmat,Pemda, Boven Digoel dan Pemkab Mappi.
Untuk diketahui di Provinsi Papua Selatan terdapat 4400 hektar dalam pengelolaan lingkungan pertanian dan sebagainya.
Pj Gubernur Papua Selatan dalam dalam dialog itu mengatakan dari 4400 hektar harus terdapat kawasan hijau sebagai penyumbang oksigen bagi kelangsungan hidup untuk melestarikan hutan di Papua Selatan.
Terdapat 40 investor Perusahaan yang bergerak di bidang penyumbang oksigen dan sekaligus turut melestarikan hutan Papua.
Dalam kesempatan itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua Selatan mengkritisi para investor itu. Yang menurutnya selama ini investasi di Papua Selatan tidak menjaga lingkungan yang ada, Dimana rakyat Papua masih banyak bergantung kehidupannya dari alam.
“Investasi yang ada saat ini kurang baik-baik saja. Dari hasil mitigasi di lapangan pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik” ungkap salah satu perwakilan Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Selatan
Pokja Adat juga minta secara tegas agar Dinas PTSP dan Dinas Perindustrian dan Koperasi provinsi Papua Selatan dan kabupaten memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal yang berada di areal perusahaan.
“Tentunya pihak Dinas PTSP dan Dinas Perindustrian dan Koperasi provinsi papua selatan dan kabupaten perlu memperhatikan warga sekitar dimana investasi ada disitu,”
“Dengan hadirnya investasi tentunya membuka lapangan kerja khususnya mereka masyarakat setempat. Ketika mereka dilibatkan tentu akan berdampak pada perbaiki kesejahteraan masyarakat dimana hadirnya industri disitu,” katanya.
‘Investor kelapa sawit berjalan diatas kertas dan ternyata di lapangan plasmanya tidak ada,” ungkap ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Selatan,” timpal dia.
Sementara itu Pj Gubernur Papua Selatan dalam dialog itu kembali menegaskan bahwa dalam proses penamaan modal dan berinvestasi perlu di lakukan tiga hal.
“Tiga jenis legitimasi yaitu, Legitimasi akademik dilakukan oleh tim akademik. Lalu legitimasi sosial melalui sosialisasi di tengah masyarakat, legitimasi politik di DPRD,” imbuh Prof Apolo Safanpo.
Ditempat yang sama salah investor yang memproduksi gula pasir yaitu PT. Global Abadi Papua mengungkapkan saat ini Indonesia masih membutuhkan 11 juta ton gula pasir.
Pihak investor meminta agar semua pihak dapat berkerja sama dengan baik agar target perolehan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan. (Nuel)
