LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Brigade Muslim Indonesia (BMI) menggelar diskusi dengan tema, Peran ormas dalam merajut Kebhinekaan harmonisasi Papua untuk Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.
Hadir dalam dialog itu hadir Ketua Umum BMI, Muhammad Zulkifli, Relawan Kampus, Maulana Yusuf, DPD Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Sulawesi Selatan, Andi Baso Fadli Husain dan Ketua Barisan Anak Kolong (BARAK), Umar Hankam.
Turut hadir dari Front Mahasiswa Timur Indonesia (FMTI) yang merupakan organisasi mahasiswa asal Papua, Maluku, NTT dan Sulawesi yang dipimpin Dami Were serta Literasi Anak Maluku (LAM) yang dipimpin Fijai Banyal.
Dialog publik itu juga menghadirkan Wakil Satuan (Wakasat) Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Dharma Negara Sik. MH.
Dari dialog publik itu disimpulkan perlunya harmonis antara mahasiswa dan pelajar asal Papua dengan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Sulawesi Selatan.
Ketua BMI dalam diskusi itu mengatakan perlunya harmonisasi antara mahasiswa asal Papua dalam mewujudkan cinta akan tanah air serta mewujudkan cita-cita agar para mahasiswa asal Papua merupakan cendikiawan yang mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Atasnama BMI kami sampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara terutama adik-adik mahasiswa asal Papua yang selama ini mungkin saja menilai kami, mungkin saja jadi musuh mereka. Sesungguhnya apa yang kami lakukan bentuk komitmen kami menjaga keutuhan NKRI,” ujar Muhammad Zulkifli membuka dialog publik itu. Selasa (30/4)
“BMI tidak punya niat sedikit menghalang halangi hak demokrasi adik-adik asal Papua. Terapi ketika panggung hak demokrasi itu bertujuan melawan negara tentunya BMI tidak hanya diam. Bila aksi adik-adik mahasiswa asal Papua menuntut hak hak dasar orang Papua untuk mendapatkan hak pendidikan, politik, ekonomi dan kesehatan tentunya kami akan support,” tutur Ketua BMI itu.
“Disini kita akan berdiri bersama menuntut hak mereka sebagai anak bangsa yang perlu diberikan perhatian,” katanya.
Ditempat yang sama Relawan Kampus, Maulana Yusuf mengatakan apa yang terjadi belakangan ini di Papua tentunya sangat memprihatikan dengan banyaknya korban sipil, kepolisian dan TNI.
“Kami ikut terus perkembangan di Papua. Belakang ini kita melihat kelompok separatis OPM dengan mudahnya membunuh orang-orang sipil yang jadi korban mereka seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan para pekerja yang membangun jalan trans Papua yang diharapkan menjadi urat nadi perekonomian di sana,” ungkap Maulana.
“Pihak keamanan juga jadi korban kelompok ini. Disanakan kepolisian dan TNI bahu membahu mencerdaskan masyarakat di Papua. Ada yang menjadi guru dan tenaga kesehatan, Mereka mengambil peran dari para guru dan tenaga kesehatan (Nakes) yang meninggalkan tempat tugasnya karena gangguan keamanan,” ujar Ketua Relawan Kampus itu.
“Mereka guru dan Nakes tentunya trauma dengan tindakan yang dilakukan kelompok separatis itu. TNI Polri tentu tidak ingin masyarakat di daerah konflik ketinggalan dalam pendidikan serta menjaga kesehatan masyarakat di pelosok tana Papua,” tambah dia.
Sementara itu Ketua BARAK Sulsel, Umar Hankam berharap agar Pemerintah Pusat melalui kementerian pendidikan kembali melibatkan para aparat kepolisian atau TNI menjadi pengajar di kampus kampus negeri dan swasta untuk memberikan mata kuliah Kewiraan.
“Saya berharap dari pihak Polrestabes Makassar sebagai pelopor untuk kembali digiatkan mata kuliah Kewiraan. Apalagi para perwira menengah di kepolisian maupun TNI rata-rata bergelar strata satu dan dua tentunya layak menjadi pengajar di perguruan tinggi khususnya mata kuliah Kewiraan,” ujar Umar Hankam.
“Coba mungkin dapat diusulkan kembali, Agar adik-adik mahasiswa paham sejarah dan tentunya tentang ideologi Pancasila,” katanya.
“Di kampus kampus yang ada di Indonesia saat ini begitu bebasnya mahasiswa di doktrin paham Marxis, Leninisme, Khilafah dan bahkan di asrama Papua di Makassar bagi mahasiswa yang baru tiba di Papua yang akan menimbah ilmu di kota pendidikan pun mereka doktrin untuk bergabung dengan Aliansi Mahasiswa Papua yang berafiliasi dengan dengan OPM dan KNPPB,” timpal Ketua BARAK ini.
Ditempat yang sama Komandan Batalion GBNN Kota Makassar, Adhi DL mengatakan dirinya berharap agar pemerintah kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu merangkul mahasiswa asal Papua dengan berbagai kegiatan.
“GBNN sangat berharap perhatian pemerintah daerah. Baik pemerintah provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar terhadap mereka adik adik mahasiswa asal Papua selama menimbah ilmu di kota Makassar,” imbuh Komandan Batalion GBNN Kota Makassar itu.
“Pemrov Sulsel dan Pemkot Makassar misalnya mensupport mereka dengan berbagai kegiatan, misalnya kegiatan olahraga atau dialog dialog kebangsaan. Agar rekan-rekan mahasiswa siswa tidak terjebak dengan kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan OPM. Harapan kami sekiranya pemerintah daerah perlu memberikan perhatian besar kepada saudara-saudara kita terutama mahasiswa yang menimba ilmu di kota Makassar,” beber Adhi DL.
Mendengar masukan dari berbagai ormas Komisaris Polisi (Kompol) Dharma Negara, Sik. MH mengatakan perlu sinergitas antara Ormas, Pemerintah Daerah dengan TNI Polri dalam mencegah terjadinya paham atau pemikiran yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap stabilitas keamanan.
“Perlunya sinergitas seluruh stakeholder yang di Makassar. Tentunya kepolisian berharap terjadi stabilitas keamanan di seluruh tanah air kita,” ujar Dharma Negara.
Kompol Dharma Negara yang juga Wakasat Reskrim itu hadir mewakili Kapolrestabes Makassar.
“Kehadiran saya ditengah tengah rekan rekan ormas dalam dialog publik ini atas perintah pimpinan, untuk mengantikan beliau karena adanya kesibukan yang sangat penting,” katanya. Selasa,
“Selama saya berdinas di kepolisian dan ditempatkan diberbagai kota di Indonesia. Baru kali ini saya mendapatkan ormas yang punya perhatian besar terhadap negara ini khususnya terkait pencegahan terhadap paham yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
“Maaf tadinya saya berpikiran ormas itu hanya memikirkan kelompoknya. Tapi di kota Makassar ini agak beda saya rasa. Pertama jiwa nasionalismenya luar biasa,”
Dirinya pun berharap agar ormas yang punya perhatian terhadap NKRI ini kedepannya tetap menjaga rambu-rambu yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap kedepannya dalam mengahadapi permasalahan yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan NKRI rekan-rekan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Ini agar rekan-rekan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan kita tetap mentaati rambu-rambu yang telah diatur di dalam regulasi,”
“Adapun masuk-masukan dari pimpinan ormas akan kami sampaikan ke pimpinan. Nantinya dari pimpinan akan menyampaikan langsung ke seluruh stakeholder di pemerintahan daerah,” tutup Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar itu. (LN)
