LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Aliansi Mahasiswa Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di pelataran kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Aksi unjuk rasa itu masih terkait dengan video viral Pejabat (Pj) Bupati Bone Drs. H.A Islamuddin SH,MH.
Diketahui dalam video viral itu terdapat Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Bone, Andi Gunadi Ukra.
Dilansir dari video viral itu, disebutkan para kepala desa itu diminta untuk memilih A. Tenri Abeng Salangketo salah satu calon anggota legeslatif (Caleg) Partai Gerindra dari Dapil Bone.
Dalam pernyataan sikapnya Aliansi Mahasiswa Bone mendesak agar Menteri Dalam Negeri dan Pj Gubernur Sulsel mencopot Pejabat Bupati Bone dan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bone.
“Copot Pj Bupati Bone dan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa,” tulis pernyataan sikap Dudi Kamaruddin selaku jenderal lapangan. Jumat (5/1/2024).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi instruksinya langsung kepada ratusan penjabat (Pj.) kepala daerah agar netral pada Pemilu Serentak 2024.
Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.
Dia berkata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.
Jokowi meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
“Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” ujarnya.
Hari ini Jokowi mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta hari ini. Sebanyak 194 orang pj. kepala daerah hadir di Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.
Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, serta 133 penjabat bupati.
Atas pernyataan Presiden Jokowi itu menjadi landasan Aliansi Mahasiswa Bone itu menggelar aksi unjuk rasa.
Mereka menilai telah terjadi pelanggaran netralisasi ASN pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021; pasal 5 ayat 1,3,5 dan 6.
Disebutkan juga telah terjadi Pelanggaran Undang undang (UU) Pemilu pada UU nomor 7 tahun 2017, pasal 280 ayat 2 huruf (f) dan ayat 4, juga pasal 283 ayat 1 dan 2.
Pelanggaran kampanye pemilu pada PKPU nomor 15 tahun 2023; pasal 72 ayat 4 point (h), dan pasal 73 serta pasal 74 ayat 1. (LN)
