LEGIONNEWS.COM – PALOPO, Aliansi Forum Kota Palopo mendatangi kantor Wali kota Palopo di Jalan KH Moh Hasyim, Kecamatan Wara. Rabu siang (27/9/2023).
Massa aksi itu menyoroti pembangunan di kota Palopo yang mereka anggap belum berjalan maksimal.
Aksi blokade jalan oleh puluhan orang itu membuat Jalan Poros Trans Sulawesi itu mengalami kemacetan.
Pejabat (Pj) Wali kota Palopo, Asrul Sani menemui para demonstran. Dihadapan demostran yang mayoritas mahasiswa itu. Dia mengapresiasi tuntutan mereka dan berkomitmen untuk bekerja lebih baik selama masa satu tahun jabatannya.
“Tidak apa-apa hari pertama saya disambut dengan demo,” kata Asrul saat menerima demostran.
“Mereka bermaksud untuk mengingatkan, Dan tentu saya anggap ini juga sebagai alarm untuk bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Palopo,” ucapnya. Rabu siang itu.
Pada kesempatan nya itu dia menyampaikan akan memaksimalkan masa jabatannya itu untuk mendorong pembangunan di Palopo.
“Jabatan saya cukup singkat hanya setahun. Untuk masa yang singkat itu akan saya memaksimalkan masa jabatan ini untuk mendorong pembangunan di Palopo,” tutur mantan Kepala PTSP Pemprov Sulsel ini.
“Waktu saya di sini tidak lama, cuma kurang lebih 1 tahun,” katanya.
“Makanya saya sampaikan ke teman-teman ASN agar membantu saya selama saya menjabat, kita akan memperbaiki Pemerintahan Kota Palopo,” beber Asrul Sani dihadapan para demonstran.
Sebelum ditemui Pj Wali kota Palopo, Koordinator aksi Nur Salsabila mengatakan selama 10 tahun terakhir Pemerintahan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso pembangunan tidak berjalan, pelayanan tidak maksimal dan pembangunan tidak merata.
“10 tahun terakhir Pemerintahan Kota Palopo banyak hal yang tidak berjalan, pelayanan tidak maksimal dan pembangunan tidak merata,” ucap Nur Salsabila.
Salah satu proyek pembangunan yang menjadi sorotannya adalah revitalisasi gedung Islamic Centre yang menelan anggaran sebesar Rp 50 miliar bersumber dari dana APBD Palopo tahun anggaran 2021.
“Pemerintahan yang lalu banyak sekali dugaan KKN dan korupsi. Termasuk persoalan revitalisasi gedung Islamic Centre yang memakan anggaran APBD sebesar Rp 50 miliar di tahun 2021 dan sampai saat ini belum selesai. Ini yang harus diselesaikan Pj Wali Kota,” ungkap Nur. (LN)
