LEGIONNEWS.COM – POLITIK, Manufer politik yang dilakukan Ketua umum partai Nasdem Surya Paloh belakangan ini sedikit menganggu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY bahkan merespons adanya kabar Pilpres 2024 nanti dirancang untuk diikuti oleh dua pasangan calon saja.
“Saya juga mendengar, lebih tepatnya saya mengetahui. Jangan ada dusta di antara kita. Tahu kok apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini,” kata SBY saat diwawancarai CNN Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/8) lalu.
SBY lantas menyinggung Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak melarang lima paslon capres-cawapres maju di Pilpres 2004 silam. Padahal, kala itu Megawati masih menjabat sebagai presiden ketika Pemilu digelar.
Bahkan, SBY mengatakan Wapres hingga para menteri Megawati seperti Jusuf Kalla dan Agum Gumelar turut serta ikut maju di Pilpres 2004 lalu.
“2004 itu lima pasang. Ibu Mega maju, wakil beliau maju, menteri beliau Pak JK dan Agum maju. Lima pasangan. Bu Mega tak melarang, tak membatasi. Berjalan dengan baik,” kata SBY.
Bahkan, SBY juga mengklaim di 2009 tak melarang tokoh-tokoh lain untuk maju di Pilpres. Kala itu, SBY masih berstatus petahana presiden.
“2009 ada tiga pasang. Saya maju, wakil saya Pak JK maju, Bu Mega maju. Berjalan dengan baik,” kata dia.
Melihat kondisi itu, SBY lantas mempertanyakan kepada pihak yang memiliki niat agar Pilpres 2024 diikuti hanya dua paslon.
Dia menegaskan bahwa demokrasi yang dianut Indonesia saat ini tak melarang siapapun untuk maju asalkan memenuhi persyaratan yang tertuang dalam undang-undang.
Ia menegaskan skenario hanya dua paslon di Pilpres 2024 sebagai tindakan yang aneh dan tak jelas tujuannya.
“Pertanyaan saya alamatkan pada yang punya niat bekerja untuk cukup dua pasangan. Apa alasannya? Apa tujuannya? Kepentingan siapa? Kita kan harus punya akal sehat. Apa konstitusi melarang? Demokrasi melarang? Tidak,” kata dia.
SBY meminta supaya diberikan ruang bagi siapapun yang memiliki hak untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Pasalnya, warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih yang dilindungi konstitusi.
Bila ada lebih dari dua kandidat, tinggal diserahkan kepada rakyat untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing.
“Biar rakyat jadi hakim mau pilih 2,3,4, rakyat pilih siapa. Negara beri fasilitas memudahkan. Ini [skenario dua paslon] menurut saya aneh. Jangan jadi negara aneh, jadi negara akal sehat,” kata dia.
Isu skenario Pilpres 2024 hanya diikuti dua paslon sempat santer di media September 2022 lalu.
Isu ini awalnya dihembuskan oleh Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang dapat info ada skenario dua Paslon Capres untuk maju di Pilpres 2024 dari Istana.
Menurutnya, SBY mengecek satu per satu informasi tersebut. Andi juga menyatakan bahwa SBY sudah bertemu dengan seluruh pimpinan partai, kecuali PDIP.
Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan partai menyampaikan keluh kesah ke SBY. Menurut Andi informasi yang didapat oleh SBY, skenario dua calon presiden itu keluar dari mulut Presiden Joko Widodo.
“Pak Presiden hanya mau dua calon. ‘kenapa dua calon Pak Presiden? kan ada Anies, ada Ganjar’,” kata Andi kala itu.
“‘Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau enggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu’ jahat bukan?” tambahnya.
Namun, belakangan isu itu telah dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan. Ade menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki kewenangan membuat skenario hanya dua pasangan calon presiden (Capres) yang berhak maju di Pilpres 2024.
“Yang menentukan pasangan calon bukan pribadi Pak Jokowi, bukan Pak SBY juga. Tapi parpol atau gabungan parpol,” kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Senin 26 September 2022 lalu. (CNN)
