Merauke |Legion News Papua– Puluhan mahasiswa dan masyarakat Merauke menggelar aksi unjuk rasa penolakan calon Bupati non OAP di kabupaten Merauke.
Aksi konvoi yang diikuti puluhan unjuk rasa ini start dari gereja kerahiman mangga dua berlanjut ke KPU kabupaten Merauke dan berakhir di gedung kantor DPRD kabupaten Merauke. Selasa, (18/8/2020).
Aksi demo ini di picu oleh keresahan masyarakat OAP atas pencalonan masyarakat yang bukan ras Melanesia suku Malind Anem di atas tanah datar Animha Merauke, yang merupakan kawasan daerah otonomi khusus.
“Kurang lebih 500 Masyarakat yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan masyarakat menolak Bupati Yang bukan anak asli Papua lebih khusus anak asli marind”kata korlap lapangan Dino Yebi”
Sabung Yebi pada saat di wawncarai, sempat terjadi keributan di depan kantor KPU, saat demotran meminta ketua KPU untuk keluar dan menganggapi permintaan mereka”,
Aksi unjuk rasa sempat di warnai ricuhan akibat salah satu oknum polisi coba menerobos masuk kedalam lingkaran masa untuk memadamkan api namun terjadi aksi dorong-mendorong antara aparat kepolisian dan Aliansi masyarakat mahasiswa Papua Selatan.
Setelah mereka melakukan orasi di depan kantor KPU Kabupaten Merauke, masa melanjutkan aksi long-mars menuju kantor Bupati dan Finish di kantor DPRD kabupaten Merauke
Ketika masa menyampaikan orasi di depan kantor DPRD kabupaten Merauke, Demonstran meminta Ketua DPRD menemui para pengunjuk rasa, Korlap, Dino meminta Ketua DPRD untuk melakukan upaya untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak Jakarta agar mengambil langkah sehingga Calon-calon Bupati yang bukan orang asli Papua di larang maju di tanah marind”, tuturnya kordinator aksi.
Mereka pengunjuk rasa meminta ketua DPRD kabupaten Merauke tidak menanggapinya mereka akan duduki kantor DPRD Kabupaten Merauke sampai tanggal 21 Agustus mendatang
Dino juga meminta agar partai-partai politik yang sudah terlanjur memberikan rekomendasi dan SK kepada calon Bupati Merauke yang bukan anak asli marind yang berdasarkan gen keturunan ayah tidak memilik anak politik untuk maju, sebab kami orang asli marind tidak menerimanya”, Pungkas jenderal lapangan.
“Jangan Coba-coba Mengunakan marga kami untuk menjadi jualan politik. Otonomi khusus yang dikeluarkan untuk Provinsi Papua pada masa Pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri belum dirasakan mampu memberikan dampak signifikan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kesenjangan ekonomi yang sangat kontras, sosial budaya, kualitas pendidikan terutama di kampung- kampung masyarakat lokal yang sangat jauh dari harapan, hal ini tercermin dari masih banyaknya anak sekolah dasar yang bahkan sampai kelas 6 SD belum mampu membaca, maka tak heran jika kualitas Sumber Daya Manusia Papua belum bergeser dari posisi terbawah.
Diatas persoalan mendasar diatas nyatanya Otsus gagal menjadi tameng keberpihakan atas hak politik Orang Asli Papua diatas tanahnya sendiri, sejumlah partai yang seolah buta melihat Papua sebagai daerah otonomi khusus, entah dengan tutup mata memberikan rekomendasi kepada bakal calon Bupati non OAP, hal ini di nilai telah menginjak harga diri suku Malind, suku pemilik hak Ulayat di Kabupaten Merauke. (Nuel)
