LEGIONNEWS.COM – AMBON, Kelompok mahasiswa pro Kelompok Separatis Teroris KST Papua bakal menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Senin 1 Mei 2023 besok. Aksi itu disebut-sebut dalam rangka memperingati 60 tahun aneksasi bangsa Papua. Aksi itu akan berlangsung di beberapa kota Study termasuk di Ambon dan Ternate.
Rencana aksi itu mendapat respon dari Sekum AK Yani Murtala yang mengatakan aksi mahasiswa pro Papua merdeka tentunya bertentangan dengan Undang-Undang.
“Jangan mereka menggunakan monumen hari buruh internasional untuk menyusup lantas isi nya menginginkan Papua lepas dari NKRI tentunya itu perbuatan melawan hukum,” kata Sekum Anak Kolong Maluku (AK) ini. Minggu (30/4/2023)
Yani berharap agar pihak Kepolisian tidak memberikan izin aksi kepada Mahasiswa Pro papua merdeka itu.
“Kami berharap pihak kepolisian bertindak tegas bila kelompok mahasiswa ini turun dengan membawa isu Papua merdeka dan mengatakan Pemerintah dan Rakyat indonesia adalah bangsa Penjajah itu adalah tuduhan ngawur dan Keji” beber Yani.
Sahut Barce Umarela selaku Humas AK mengatakan beredar player yang berisikan. “60 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Kedalam Negara Kolonial Republik Indonesia. Rakyat bersatulah hancurkan sistem yang menindas,”
“Dari player yang beredar sudah jelas mereka menyebut Pemerintah Indonesia dalam artian semua Perangkat didalamnya adalah Kolonial. Kalimat Kolonial ini seakan-akan mengatakan Pemerintah dan Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke adalah bangsa Penjajah, inikan sangat kurang elok,”
Barce Umarela mengajak seluruh ormas seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, KNPI, HMI, GMKI dan Ormas lainnya untuk bersatu menyamakan visi bahwa Pemerintah dan Rakyat Indonesia bukan lah bangsa Penjajah seperti yang dituduhkan oleh kelompok Mahasiswa pro Papua Merdeka.
“Rekan Ketua Ormas yang punya jiwa Nasionalisme, Mari kita bersama turun dan menentang keras untuk mengatakan bahwa Pemerintah dan Rakyat indonesia bukanlah bangsa Penjajah seperti yang mereka framing selama ini,” tutur Barce.
“Pemerintahan telah memberi perhatian penuh kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang terakhir kan Pemerintah telah menyetujui daerah otonomi baru bagi Provinsi paling timur itu. Itu atas desakan masyarakat Papua itu sendiri agar pembagunan merata di provinsi yang memiliki 3 kali luas pulau Jawa,” ujar Barce.
Dia pun berharap agar Panglima Kodam XVI Pattimura dan Kapolda Maluku/Malut untuk bertindak tegas terhadap Aliansi Mahasiswa Papua yang telah menuduh Pemerintah RI dan Rakyat Indonesia sebagai bangsa Kolonial (Penjajah). (LN)
