TANA TORAJA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja fraksi Golkar, Welem Sambolangi gelar reses masa sidang II Tahun 2022/2023 Daerah pemilihan (Dapil) IV Tana Toraja.
Dapil ini meliputi Kecamatan Saluputti, Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda, Kecamatan Kurra, di Kantor Kecamatan Kurra, Selasa (21/03).
Didampingi ketua umum panitia Pemekaran Toraja Barat dan Tokoh Pemuda, Camat Kurra, anggota DPRD 4 periode itu hadir menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kurra sebagai daerah pemilihannya.
Dihadapan masyarakat Kurra, Welem memberikan kesempatan kepada semua peserta yang ingin menyampaikan aspirasi.
Welem Sambolangi kepada awak media usai kegiatan reses mengatakan, pada reses ini sejumlah aspirasi ia serap, baik itu infrastuktur jalan, fasilitas kesehatan dan lainya. Aspirasi itu akan ditindaklanjuti.
“Aspirasi yang masyarakat sampaikan masih didominasi infrastuktur jalan yang ada di Kecamatan Kurra, baik antar kecamatan, maupun antar lembang (Desa)”, kata Welem, ketua DPRD Tana Toraja 3 periode itu kepada wartawan.
Selain itu kata dia, dalam reses tersebut Kepala Lembang, kepala dusun dan RT, mempertanyakan terkait pemotongan tunjangan mereka yang melampaui angka 50 persen.
“Kami mau pertanyakan terkait adanya aturan tersebut, yang menyebabkan anggaran Lembang dikurangi. Kami rasa itu sudah wewenang Dewan Sebagai Perwakilan Rakyat untuk memperjuangkan hal tersebut, karena keputusan itu ada di Kabupaten bukan dari pusat jadi wajarlah kalau kami mengeluh ke DPRD kabupaten Tana Toraja”, tanya salah satu peserta reses.
Menanggapi hal tersebut, Welem mengatakan, Ia akan perjuangan hal tersebut. sebab, kata dia, itu adalah hak dan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini hal penting yang perlu dikomunikasikan karena ini adalah kesejahteraan pemerintah lembang dan aparatnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah”, terang Welem.
Tak hanya itu, aspirasi terkait bantuan Pemerintah Pusat juga disampaikan warga bahkan mendapat porsi tersendiri untuk didiskusikan dalam reses tersebut.
Sebab, ada masyarakat yang selama ini mendapatkan bantuan, namun beberapa tahun terakhir tidak menerima lagi karena ketidak sesuai data penerima dengan data yang diusulkan.
Masyarakat yang hadir, berharap legislator partai beringin itu dapat menjadi jembatan komunikasi sebagai wakil rakyat, agar data-data penerima betul-betul divalidasi.
“Program-program bantuan dari Pemerintah pusat, apakah itu PKH, BPNT, BLT dan semacamnya agar betul-betul divalidasi sehingga yang berhak menerima bantuan tetap dilanjutkan”, ujarnya.
“Kita meminta pendamping-pendamping PKH dan pendamping bantuan Pemerintah Pusat, Dinas Sosial (Kabupaten Tana Toraja), Dinas Kependudukan (Kabupaten Tana Toraja), agar betul-betul melakukan verifikasi dan validasi data sehingga tidak ada masyarakat yang di rugikan”, pungkas Welem.
Reses ini dihadiri beberapa kepala Lembang, Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Pemuda dan ratusan masyarakat. (**)
