MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di Kota Makassar melalui tingkatan kelurahan dan kecamatan.
Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya agar menggelontorkan anggaran untuk semua sektor di tibgkat kelurahan. Termasul pencegahan stunting memalui peningkatan pangan dan gizi.
“Untuk tahun 2023 kita alokasikan anggaran di tingkat kelurahan bertambah. Dari sebelumnya Rp150 miliar, menjadi Rp500 miliar. Nantinya Rp50 m untuk stanting (pangan dan gizi),” hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman di acara FGD rencana aksi daerah pangan dan gizi di Swiss Bell Hotel Makassar, Rabu (7/12/2022).
Menurutnya, saat ini masih menghadapi Masalah Triple Burden of — Malnutrition (TBM) dan Pandemi Covid-19, sehingga pembangunan bidang pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pemerintah kota Makassar dibawa kepemimpinan Danny-Fatma.
“TBM ini didefinisikan sebagai tiga beban malnutrisi yaitu, kelebihan berat badan atau obesitas, kekurangan gizi atau wasting, dan defisiensi nikronutrien,” katanya.
Selain itu, lanjut dia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya serbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru emerintah dalam pencapaian TPB/SDGs terutama tujuan tanpa kelaparan.
Dampak paling signifikan adalah lemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan ang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan renurunnya kualitas layanan kesehatan dan gizi.
Menimbang permasalahan pangan dan gizi yang multidimensi, dibutuhkan instrumen yang dipedomani pemerintah dan emangku kepentingan dalam melakukan kegiatan koordinasi pembangunan bidang pangan dan gizi.
“Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan atus gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahami interaksinya dengan sektor lain seperti pola asuh, nitasi dan air bersih, kualitas pelayanan kesehatan, serta sosial inklusi yang memiliki peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, gender, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur, teknologi dan industri,” tuturnya.
Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.
Rencana Aksi Pangan dan Gizi menjadi salah satu instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi ditingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Termasuk upaya konvergensi penurunan stunting yang tengah gencar dilaksanakan untuk mengejar target RPJMN penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14,05 pada tahun 2024.
“Rencana Aksi Nasional (RAN) Pangan dan Gizi juga akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-P dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyus penajaman aksi tersebut,” pungkasnya. (**)
