HUKUM – Rapat paripurna dengan agenda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) akan digelar pada hari Selasa, (6/12).
“Sesuai keputusan rapat bamus di rencanakan besok (rapat paripurna),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/12).
Jika sesuai jadwal Pemerintah dan DPR RI menyetujui RKUHP menjadi KUHP maka masyarakat harus lebih berhati-hati.
Pasalnya RKUHP juga mengatur hal terkait dengan kenakalan diruang publik seperti mencorat-coret dinding hingga membuat kebisingan atau berisik pada malam hari.
Hal itu diatur di dalam dalam Pasal 331. Penjelasan dalam pasal tersebut dikatakan pelaku dapat kenakan pidana denda kategori II atau sebanyak Rp10 juta.
“Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi Pasal 331.
Meski begitu, pelaku kenakalan tidak bisa dijatuhi hukuman penjara sebab masuk dalam kategori pidana II. Pasal 82 ayat 1 RKUHP menjelaskan hukuman denda bisa diganti dengan hukuman penjara jika kategori pidana di atas II.
“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II,” bunyi pasal 81 ayat 1 RKUHP.
Selain kenakalan, RKUHP juga mengatur pidana bagi orang yang berisik pada malam hari. Ketentuannya diatur dalam Pasal 265. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan pidana kenakalan. Berikut bunyi pasal tersebut:
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:
a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau
b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.
Berbagai pihak terus melakukan aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menolak tegas rencana pengesahan itu.
Direktur LBH Jakarta Citra Referandum menegaskan bahwa pihaknya akan kembali berdemonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi untuk menolak pengesahan RKUHP.
Pasalnya, banyak ditemukan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP tersebut.
“Kami akan tetap melakukan penolakan. Kami akan semakin banyak dan besar untuk datang ke DPR menolak RKHP sampai besok,” tegas Citra saat ditemui di sela-sela “Aksi Tabur Bunga Penolakan RKUHP” di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).
Citra menyesalkan Pemerintah dan DPR yang dinilai egois karena tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP bermasalah. Menurutnya, jika DPR tetap mengesahkan RKUHP maka DPR dan pemerintah dinilainya telah mengkhianati rakyat.
“Jika kemudian DPR masih terus dengan egois untuk mengesahkan RKUHP, maka kami menganggap DPR telah menghianati rakyat Indonesia,“ pungkasnya.
“Sesuai keputusan rapat bamus di rencanakan besok (rapat paripurna),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar kepada wartawan.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laolly mempersilahkan semua lapisan masyarakat yang tidak sepakat dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dipersilahkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah usang dan tidak lagi relevan untuk hukum Indonesia dewasa ini.
“Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK! Itu mekanisme konstitusional,” tegas Menteri asal PDIP itu kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). (Sumber: LN/rmol)
