JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) telah bekerja keras dalam menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang dihadapi sejak tahun 2020 lalu.
“Indonesia alhamdulillah dapat menangani pandemi dan juga mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara-negara di dunia. APBN dalam hal ini menjadi instrumen yang luar biasa penting dan diandalkan,” ujar Menkeu dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022).
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Pemerintah Jaga Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Pada tahun 2020 belanja APBN mencapai Rp2.595,5 triliun dengan defisit yang melonjak akibat pandemi, mencapai Rp947,7 triliun. Kemudian, pada tahun 2021 belanja APBN meningkat menjadi Rp2.786,4 triliun namun dengan defisit yang menurun tajam ke Rp775,1 triliun. Penurunan defisit tersebut, ujar Sri Mulyani, menandakan bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai dapat dikelola dan perekonomian Indonesia mulai bangkit.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan di Tahun 2023
“Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan Rp3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp598 triliun. Ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun kita berhasil mengendalikan COVID-19, melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali,” ujarnya.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Nadiem Beberkan Alokasi APBN 2023 di Kemendikbudristek
Menkeu pun mengungkapkan bahwa perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5 persen selama lima triwulan berturut-turut. Tren ini juga dikonfirmasi oleh berbagai indikator perekonomian seperti tingkat inflasi, neraca perdagangan, hingga indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Hadapi Perekonomian Global 2023, Presiden: Optimistis Namun Tetap Waspada
“Inflasi di Indonesia juga relatif moderat dibandingkan negara-negara lain di dunia yaitu pada level 5,71 persen pada bulan Oktober, turun dari 5,99 pada bulan September. Di sisi lain, dari sisi neraca perdagangan terjadi surplus selama 30 bulan berturut-turut dan indeks PMI yang tetap menunjukkan ekspansif dalam 14 bulan terakhir,” ujarnya.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Dubes Negara Sahabat
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan DPD RI yang telah memberikan dukungan di dalam perumusan kebijakan dan respons APBN di dalam situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga gejolak perekonomian global.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2023, Jokowi: Minta Pemda Percepat Realisasi APBN dan APBD
“Ini menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, fleksibel, namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa yaitu pandemi dan konsekuensinya serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini,” pungkasnya. (DND/UN)
