MAKASSAR — Aksi kekerasan antar kelompok preman terus terjadi. Hari Selasa kemarin, bentrokan terjadi di wilayah Sinassara kecamatan Tallo menyebabkan seorang tewas dan munculnya lagi kelompok bernamakan matador.
Sekjen Gempar NKRI sangat menyangkan adanya peristiwa tersebut, hal ini dapat menghantui warga kota Makassar menyoroti pemerintah kota Makassar, aparat polisi, untuk bersikap tegas terhadap aksi premanisme.
“Jika tidak ditindak tegas, hal ini akan membuat warga lain terganggu serta para pelaku mengindahkan aturan hukum,” kata Ashari.
Terkait tawuran dan sifat premanisme yang dipertontonkan oleh sekelompok pemuda di Makassar. Askari Sekjen DPP Gempar NKRI mendesak aparat kepolisian bersama pemerintah kota Makassar dapat menjaga ketertiban daerahnya, dan tidak membiarkan premanisme merajalela.
Askari menilai bukanya semakin berkurang dan berhenti,” sudah diberi bimbingan lalu dipulangkan ke orang tua mereka masing-masing, namun bukan menjadi kan cerminan dari pelaku lain untuk ke jalan yang benar, ini malah semakin bertambah dan terjadi lagi dengan berbagai tingkat kejahatan, lagi baru-baru adanya kelompok menamakan matador yang dibentuk pemerintah kota Makassar. Hal ini perlu dipertanyakan apa maksud dan tujuan dibentuk matador.
“Jika mengarah kebaikan tentunya mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang sudah dipertontonkan oleh kelompok matador di jalanan.
Matador dibentuk menjaga kota Makassar, setelah dilantik melakukan konvoi di jalan raya dengan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan beberapa orang tak menggunakan helm.
Dalam hal ini pemerintah kota Makassar diduga tidak memberikan arahan-arahan yang jelas sehingga terjadi pelanggaran.
Ini harus ada ketegasan pihak Pemkot Makasar dalam pembentukan ormas yang saya lihat tiba masa tiba akal di mana tidak selektif merekrut anggota, inilah bisa menjadi pemicu karena sumber daya manusia tidak paham apa yang dimaksud dengan ormas.
Matador ini kebanyakan anak dibawah umur yang belum paham, sehingga mereka menganggap organisasi terbentuk sebagai sarana kumpul-kumpul.
“Jika ini tidak segera dievaluasi Saya menduga tujuan kelompok yang dibentuk pemerintah kota Makassar diduga hanya kepentingan tahun politik dalam Pilgub 2024 yang nanti dilaksanakan serentak,” terang Askari. (**)
