PALOPO – Kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk segera berakhir di tahun 2025 mendatang. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menolak melanjutkan kontrak karya perusahaan tambang asal Brasil itu.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman bersama dua Gubernur lainnya di Sulawesi. Saat digelar rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Atas sikap pemerintah Sulsel itu. Mendapat ragam pendapat oleh warga. Lembaga Pengawas Aset Negara Republik Indonesia misalnya pada Kamis (15/9) menggelar dialog publik tentang nasib tambang terbesar di Sulawesi itu.
Lain hal tokoh pemuda asal Luwu Raya, Sumardi yang akrab disapa “Bung Black” kepada media dirinya menilai sejak keberadaan PT. Vale yang sebelumnya bernama PT. Inco perusahan tambang asal Canada itu, belum memberi manfaat besar bagi rakyat Luwu dimana tambang nikel itu sejak beroperasi di Soroako – Luwu Timur.
“Apa yang didapat selama ini rakyat Luwu Raya sejak kehadiran perusahan tambang itu,” tutur mantan wakil ketua Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (Hikmah-Lutra)
“Pak Gubernur kan ngotot agar pengelolaan tambang diambil alih oleh pemerintah daerah. Nantinya kan dikelola oleh perusahaan daerah ini juga pertanyaan besar,” imbuh Sumardin. Sabtu, (17/9)
“PT Vale saja selama ini tidak memberikan konstribusi besar bagi masyarakat Luwu. Terus nantinya dikelola Perumda ini juga menjadi pertanyaan besar?” tanya eksponen Kader LMND Palopo ini.
“Jangan sampai nantinya pengalihan tambang ke Perumda justru menguntungkan oligarki lokal ini kan lebih berbahaya,” katanya
Sumardi pun melihat kisruh Pemprov Sulsel dengan PT Vale hanya kepentingan sesaat. Bahkan dirinya menilai yang dirugikan rakyat Luwu.
“Ini konflik sesaat, Diduga ada kepentingan pengusaha di dalamnya. Kalau kondisi demikian semangat gema Luwu Raya memisahkan diri dari Sulsel tentu akan kami suarakan kembali. Untuk menjadi provinsi sendiri,” tegas Bung Black. (**)
