Penulis: Ibnu Hadjar Yusuf Dosen Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran UIN Alauddin Makassar.
OPINI – Harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar resmi naik serta pertamax nonsubsidi juga ikut naik demikian disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin tasrif dalam konferensi pers di Istana negara sabtu (3/9/2022) sekitar pukul 14.30 WIB.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menuai banyak kecaman dari masyarakat dan mahasiswa, kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, malah semakin menghimpit ekonomi bagi kaum rakyat proletary, belum lagi harga bahan pokok lainnya
akan ikut meroket sebagai efek domino dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak minyak Dunia” ini adalah kalimat pernyataan pemerintah yang sangat apologistik adalah Bahasa pengkondisian bagi rakyat agar segera menerima kenaikan harga BBM dalam artian rakyat dipaksa lagi menelan pil pahit.
Pada hal kebijakan sektor energi nasional yang selama ini berbasiskan energi fosil ke energi baru terbarukan yang tanpa emisi karbon harus dipercepat sehingga krisis energi yang dipicu oleh konflik Rusia – Ukraina tidak memberikan tekanan kepada ketahanan energi nasional. artinya kementrian ESDM dalam hal ini bapak Arfin Tasrif harus bertanggung jawab terhadap kesediaan dan ketahanan energi nasional, jangan anda tidak bisa berbuat
apa-apa sebagai menteri kemudian menaikkan harga BBM sebagai Langkah solutif pada hal membebani rakyat, kalau kondisi seperti ini harusnya Menteri ESDM mundur saja dari jabatannya.
Potensi terjadinya gelombang massa dari elemen mahasiswa seluruh Indonesia besok akan semakin massif dan potensi menyatunya elemen masyarakat, mahasiswa akan bergelombang turun kejalan menuntut pemerintah membatalkan kebijakan naiknya Harga
BBM, dengan dasar atau sebagai gelombang pemantik adalah kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, disaat harga bahan pokok masih tinggi (belum stabil) kemudian pemerintah tergesa-gesa lagi menaikkan harga BBM tanpa memikirkan kehidupan masyarakat kecil yang
terus dihimpit oleh tekanan ekonomi serba kesulitan, derita rakyat Indonesia siapa yang bertanggung jawab.
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya danatau Naskah rilis/Keterangan Pers ataupun Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis naskah seperti Kolom Opini, Memberi Keterangan pers dan legion news.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini/Rilis berita/Keterangan Pers Redaksi legion news.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab
