LEGION NEWS.COM – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, Senin (04/04/2022), di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Di dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung tersebut, Seskab menyampaikan bahwa hingga bulan Maret realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 Setkab mencapai Rp53,27 miliar rupiah atau 16,32 persen dari pagu anggaran.
“APBN Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 sebesar Rp326,32 milyar. Sampai dengan tanggal 20 Maret kami laporkan untuk Program Dukungan Manajemen realisasi 17,90 persen atau Rp51,72 miliar, sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden masih relatif kecil yaitu 4,15 persen atau Rp1,56 triliun.” ujar Seskab.
Seskab menambahkan, realisasi belanja modal Setkab masih nol persen karena saat ini sedang dalam tahap pengadaan. Adapun alokasi belanja modal adalah sebesar Rp1,66 miliar.
“Belanja modal nol persen karena sekarang ini masih dalam tahap pengadaan. Mudah-mudahan pada bulan April – Mei ini terselesaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono Anung juga menyampaikan mengenai realisasi APBN Setkab di tahun 2021 yang mencapi 96,30 persen atau Rp286,64 miliar.
“Sekretariat Kabinet mengalami lima kali perubahan sesuai dengan surat Menteri Keuangan untuk meminta refocusing anggaran dan sebagainya sehingga awalnya alokasi anggaran tahun 2021sebesar Rp339,76 miliar akhirnya berubah menjadi APBN-P Rp297,67 miliar,” imbuhnya.
Seskab memaparkan, penurunan serapan anggaran tahun 2021 antara lain terjadi pada belanja pegawai. Hal ini dipicu oleh ditunjuknya salah satu staf khusus presiden, yang selama ini hak keuangannya dialokasi di anggaran Setkab, sebagai duta besar.
Selain itu, Setkab juga mengoptimalisasikan belanja lembur karena adanya penerapan sistem bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO).
“Untuk belanja barang, selama ini Sekretariat Kabinet paling utama adalah memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena adanya lonjakan COVID-19 maka aktivitas pendampingan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengalami penurunan sehingga penyerapan mengalami penurunan,” pungkasnya.
Turut hadir pada Rapat Kerja ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (RF/UN)
