LEGION NEWS.COM – Presiden Joko Widodo dan Jokowi beri sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari Istana Kepresiden di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 23 Februari 2022.
Hadir secara virtual para menteri kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BNPB beserta segenap jajaran BNPB, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Pelaksana BPBD di seluruh Indonesia.
“Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BNPB dan BPBD, di seluruh tanah air Indonesia atas dedikasi, atas kerja kerasnya dalam membantu masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana alam dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19,” kata Presiden Joko Widodo.
Sebagai negara yang dilingkari oleh ring of fire (cincin api), dengan wilayah yang sangat luas, bencana merupakan keseharian kita. Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Hampir setiap hari ada bencana di beberapa wilayah di negara kita Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material.
Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab.
“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana,” pungkas Jokowi.
Sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu berbenah diri, harap Presiden.
Pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif, dan adaptif. Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga, datangnya secara tiba-tiba, bahkan muncul bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah pandemi COVID-19.
“Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” Presiden mengingatkan.
Yang kedua, orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Kita tahu beberapa jenis bencana, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah sebelumnya, tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi, yang bisa dicegah sebagian.
Banjir bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi. Dan longsor juga bisa dicegah, ini di beberapa daerah agar ini dilakukan, di Jawa Barat yang banyak, di Jawa Tengah yang banyak, di Sulawesi yang juga ada, di Nusa Tenggara Barat juga ada, agar penanaman vetiver lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lainnya.
“Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat,” harap Presiden Jokowi.
Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan, dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, sebagai misal, vegetasi penghambat ombak tsunami atau taifun. Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan, semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, karena perubahan iklim.
Kembali ke ombak tsunami, saya kira mangrove dan tanaman asosiasi seperti nipah, cemara pantai, casuarina dengan berasosiasi dengan waru laut, ketapang, nyamplung, dan kelapa ini harus banyak-banyak kita tanam di daerah pesisir pantai yang banyak bencana tsunami ataupun taifunnya, harus terus ditambah.
Jalur evakuasi harus terus disiagakan, instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. “Saya tahu tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB, tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya, karena ini sekali lagi, menyangkut keselamatan rakyat,” kata Presiden.
Keempat, BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana, harus ini semuanya diajak. Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana. Sering kita membangun, lupa mengenai ini. Pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan.
Yang kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Ini penting sekali, ini penting sekali. Edukasi kebencanaan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu-individu, dari keluarga, dari komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.
Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana.
“Agenda besar Indonesia tangguh bencana ini harus dilakukan oleh semua komponen pemerintah dan semua komponen bangsa. Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat, kita wujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana,” tutup Presiden Joko Widodo. (LN)
 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari Istana Kepresiden di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 23 Februari 2022.){kind=link}