LEGION NEWS.COM, MAKASSAR – Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Solidaritas Merah Putih Sulawesi Selatan mengsinyalir adanya dugaan praktek Korupsi dan Kolusi dalam pelaksanaan pembangunan rel kereta Api yang membelah 3 kabupaten di Sulawesi Selatan.
Empat catatan penting Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Sulsel;
PERTAMA, Bahwa ada yg rancu dalam proses mekanisme pelaksanaan proyek perkeretaapian lintas makassar – maros – pangkep – barru – pare pare, pada satuan kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang hingga saat ini telah menelan anggaran trilyunan,
Hal ini dapat di cermati pada timing proses appraisal (jasa penilaian harga tanah) dImana keberadaan pihak independent ini terfasilitasi melalui eprocrutment pada Kemenhub TA 2018, yg mana menjadi tolak ukur nilai pembebasan tanah pada jalur kereta api (Makassar-Maros-Pangkep-Barru-Parepare), yang hingga saat ini belum rampung,
Sumber: https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/45955114/pengumumanlelang
https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/45959114/pengumumanlelang
dan timing proses pelaksanaan konstruksional (MYC 2018-2020) yang juga belum terselesaikan, bahwa nomenklatur administrasi kedua hal tersebut faktanya menunjukkan jadwal tahun anggaran sangat dekat bahkan Proses awal TA 2015,
Bagaimana mungkin begitu di paksakannya menggelontorkan anggaran yang begitu besar pada pelaksanaan konstruksionalnya, padahal hasil penilaian harga tanah di keluarkan oleh penyedia appraisal pada saat itu belum tersosialisasi dan sepenuhnya belum tentu di sepakati oleh pemilik lahan terdampak, sehingga patut di duga bahwa nilai harga tanah yg digunakan hingga saat ini sekedar formalitas, demi memenuhi prosedur pelasanaan konstruksionalnya saja, dan pelaksanaan konstruksional itu adalah sesuatu yg di paksakan tanpa di dasari akan kesiapan lahan
KEDUA, Bahwa sebaiknya hal-hal yang mendasar ini menjadi acuan pihak penegak hukum, LSM dan masyarakat agar melakukan feedback pengawasan kepada satuan kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Kemenhub, atas kinerjanya dalam memanfaatkan anggaran.
KETIGA, Bahwa penyedia-penyedia pada pelaksanaan jasa appraisal, konsultan perancana, konsultan pengawas dan pelaksana konstruksionalnya juga perlu di telusuri secara kapabilitas, apakah tidak ada indikasi monopoli, jangan sampai ada unsur korupsi sehingga bisa dapatkan proyek tersebut, belum lagi persoalan kualitas konstruksi yg harus dicermati, sebab indikasi terjadi di lapangan adanya subkon-subkon yang belum tentu memenuhi standar kemampuan kerja,
Jangan dikira selisih harga kontrak dengan harga yg di berikan kepada subkon adalah keuntungan penyedia, patut di ketahui itu bahwa itu boleh jadi berimplikasi masuk hitungan kerugian negara, dan oknum-oknum yang mengakibatkan hal tersebut patut ditindaki secara pidana khusus.
KEEMPAT, Dalam waktu dekat ini juga Forum Solidaritas Merah Putih akan melakukan investigasi baik secara administrasi maupun fisik secara komprehensif untuk menjadi referensi pengawasan publik, apakah ada potensi kerugian negara yang di timbulkan pada proyek tersebut, dan bila perlu akan meminta kepada pihak aparat hukum khususnya Tipikor untuk memanggil dan memeriksa satuan kerja terkait.
