LEGION-NEWS, Makassar – Forum Advokasi Masyarakat Sipil (FAMS). Kembali menggelar aksi unjuk di rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo kota Makassar.
Aksi FAMS masih terkait dengan, “Indikasi dana reses anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2020. Senin, (13/9/2021)
Pada Tahun 2020 sekretariat DPRD Bulukumba berdasarkan hasil LHP BPK menemukan beberapa kejanggalan pada dana reses yang tetap dicairkan, namun tidak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba.
Aksi yang sempat memakan jalan yang berada di depan kantor Kejati Sulsel.
Jenderal lapangan Uchi Hamurata menyebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba sebagai orang yang kemudian diberikan kepercayaan rakyat Bulukumba untuk mengawasi keberlangsungan Pemerintah. “Yang mesti mampu menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya,” ucap-Nya saat membuka aksi parlemen jalanan. Senin,
“Anggaran yang mestinya di gunakan untuk menampung aspirasi masyarakat Bulukumba justru tidak dilakukan, Tapi sangat disayangka justru anggaran mereka tetap ambil. Maka sebagai pemuda Bulukumba sangat prihatin dengan kondisi hari ini Parlemen di Butta Panrita Lopi,” sesal Uchi.
Dalam orasinya, kemudian dengan lantang menyatakan mosi tidak percaya lagi dengan 40 anggota DPRD Bulukumba,” ucap jendral lapangan ini.
Pada unjuk rasa kali Forum advokasi meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada seluruh anggota DPRD Bulukumba.
Usai mendengar orasi Forum Advokasi Masyarakat Sipil, Kepala Seksi Intelijen Kejati Sulsel, menyampaikan bahwa saat ini laporan teman-teman FAMS sekarang sudah tangani pada bagian Intelijen untuk dilakukan analisis, Untuk segera disampaikan ke Kepala Kejaksaan untuk menunggu Surat Perintah Operasi (SOP). **
