Mantan Kepala Bea Cukai Manado,  Nyoman Adhi Suryadnyana  Terpilih Menjadi Anggota BPK

LEGION-NEWS, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, mengakui gelaran uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Nyoman Adhi Suryadnyana terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026. Hal ini setelah Komisi XI DPR selesai menyelenggarakan fit and proper test atau uji kalayakan dan kepatutan.

Terpilihnya Nyoman Adhi ini berdasarkan mekanisme voting yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi XI DPR ini.

Dari hasil voting tersebut, Nyoman mendapatkan 44 suara.

Sementara rival terkuatnya Dadang Suwarna mendapatkan 12 suara.

“Dari hasil voting Dadang Suwarna mendapatkan 12 suara, dan Nyoman 44 suara, total ada 56 suara. Dengan demikian anggota yang terpilih yakni Nyoman Adhi,” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Gedung DPR, Kamis (9/9).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan, Komisi XI DPR akan menyampaikan hasil fit and proper test di dalam rapat paripurna selanjutnya. Setelah itu DPR bakal menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini akan kita proses melalui mekanisme yang tertuang dalam tata tertib,” katanya.

Adapun perhitungan suara berlangsung sekitar 12 menit yang dimulai sejak pukul 20.14 WIB. Nama Nyoman bahkan sudah menggunggli 14 peserta lainnya pada awal perhitungan.

Diketahui sebelumnya, nama Nyoman Adhi disorot publik lantaran dianggap tidak memenuhi syarat untuk ikut pencalonan sebagai anggota BPK RI.

Hal ini lantaran tidak memenuhi syarat dalam UU BPK Nomor 15/2006 Pasal 13 yang menyebutkan setidaknya minimal dua tahun meninggalkan jabatannya di badan pengelola keuangan.

Adapun Nyoman Adhi pernah menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019.

Berikut ini adalah 15 nama calon anggota BPK yang telah mengikuti fit and proper test di Komisi XI DPR.

Advertisement