Komisi VIII Dukung Usulan Tambahan Anggaran Rp35.72 Milliar KPPPA

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania aat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Foto: Andri/Man

LEGION-NEWS, Parlementaria Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp35,72 milliar untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menyatakan usulan anggaran yang diajukan KPPPA seharusnya dapat jauh lebih besar mengingat beban kerja kementerian tersebut yang cukup berat. Ia mengaku prihatin atas minimnya kewenangan dan anggaran yang diterima oleh KPPPA, apalagi mengingat di tengah banyaknya masalah yang menimpa anak Indonesia, baik sebelum maupun di masa pandemi.

“Kami dukung usulan yang diajukan oleh Bu Menteri (PPPA) sebesar Rp35,72 milliar ini, bahkan seharusnya anggaran yang diusulkan harus lebih besar, karena KPPPA ini beban kerjanya sangat berat. Apalagi saat ini banyak anak-anak yang jadi korban Covid maupun ditinggal orang tuanya, sehingga sangat berdampak” pungkas Ina saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Ina mengatakan, saat ini kondisi anak-anak Indonesia sedang tidak baik karena terdampak pandemi secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya anak-anak secara tidak langsung menjadi korban karena terdampaknya orang tua mereka oleh Covid-19. Selain itu, berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tingkat kematian anak-anak di Indonesia akibat Covid-19 pernah menduduki ranking tertinggi di dunia.

Advertisement

“Seperti Kemensos yang punya program konkret mengenai permasalahan anak yang jadi yatim piatu akibat Covid-19, seharusnya dari KPPPA juga punya (program). Tentu ini yang akan kita tunggu dari Bu Menteri program apa yang akan dikeluarkan terkait masalah ini,” kata politisi PDI-Perjuangan ini. (tn/sf)

Advertisement