Kendari, Legion-news.com, Tenaga kerja asing (TKA) asal China kini diizinkan datang ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ini setelah Gubernur Sultra Ali Mazi berubah sikap soal TKA China yang akan membangun smelter di daerahnya.
Sebelumnya, Ali dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 TKA China yang akan bekerja di Konawe.
Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.
Saat ini Ali Mazi yang memperbolehkan masuknya 500 TKA asal China itu karena sudah ada izin dari pemerintah pusat.
“Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat,” kata Ali Mazi saat diwawancarai salah satu Stasiun TV swasta, Selasa (16/6/2020).
Hanya saja, Ali Mazi mensyaratkan seluruh TKA asal China yang masuk ke Sulawesi Tenggara harus menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona atau Covid-19.
Lebih lanjut, Gubernur Sultra menilai, kedatangan para pekerja asing itu untuk mendukung investasi yang ada Sulawesi Tenggara. “Sehingga pasca-Covid, kita bisa bangkit,” kata Ali Mazi.
Setelah diizinkan, 500 TKA asal China itu akan datang secara bertahap ke Konawe. Mereka dijadwalkan tiba pada 23 Juni 2020.
Sikap Gubernur Sultra yang sempat menolak kini mengijinkan masuknya TKA asal China menuai beragam sorotan dari lembaga kepemudaan dan mahasiswa asal Sultra, Rabu (17/6).
Salah satunya datang dari organisasi kepemudaan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Pembela Demokrasi (FORKOM-P3D), melalui ketua Umumnya La Saharudin menilai sikap Gubernur Sultra yang tidak konsisten terhadap pernyataanya yang sedari awal menolak 500 TKA yang kini justru melunak dan merestui 500 TKA tersebut.
“Pada dasarnya kami yang tergabung dalam Forum komunikasi Pemuda Pelajar Pembela Demokrasi (FORKOM-P3D) menolak rencana masuknya 500 TKA asal Tiongkok China itu, dan merasa kecewa terhadap sikap Gubernur Sultra yang tidak konsisten terhadap pernyataanya yang sedari awal menolak 500 TKA yang kini justru melunak dan merestui 500 TKA tersebut,” kesal Sahar.
Lanjut Sahar, “untuk sementara masih menggalang masa, untuk melakukan aksi penolakan 500 TKA dan meminta komitmen Gubernur untuk ikut menolak serta komitmen Ketua DPRD Prov. Sultra, Aburrahman Saleh membuktikan pernyataanya bahwa dia siap memimpin demo demi menolak 500 TKA”, tegas lelaki asal Muna ini.(**)
Editor : Achmad K
