Wasekjend PB HMI Kritik Burukunya Komunikasi Publik Gubernur Maluku, Murad Ismail

Sulaiman Yamlean, Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjend) Pengerus Besar (PB) himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

JAKARTA, Legion-news Gubernur Maluku, Murad Ismail, kembali mengeluarkan kata-kata kasar dan tak pantas dikeluarkan oleh seorang pemimpin saat menyampaikan pidato di hadapan publik.

Baru-Baru ini publik digemparkan dengan viralnya Potongan video Sambuatan Gubernur Maluku. Dalam Video tersebut menujukan adanya narasi yang dilontarkan Murad Ismail selaku pejabat publik, pada saat sambutanya yang dinilai kurang pantas dan cederung profokatif.

Pernyataan kontroversil tersebut dinilai sebagai bentuk respon dari Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail atas berbagai tuntutan dan kritikan dari mahasiswa aktivis mahasiswa.

Menurut Sulaiman Yamlean selaku wakil Sekretaris Jenderal (Waksekjend) Pengerus Besar (PB) himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menyebutkan bahwa seharunya Murad Ismail selaku pejabat publik yang kapasitasnya sebagai Gubernur Maluku perlu lebih bijak dalam menanggapi berbagai tuntutan yang muncul.

Advertisement

“Sebagai bentuk evaluasi kebijakan dengan memberikan narasi yang konstruktif dan edukatif serta mengedepankan etika publik, bukan untuk mengajak masyarakat agar memukul, apalagi disampaikan dengan bahasa yang kurang elok,” Suleman yang juga kata putra asal Maluku itu kepada Rakyat Sulsel.co, Rabu (27/7/2021).

Ketua bidang kebijakan Publik Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah (DPP FORKAPELINDA), mengatakan bahwa Komunikasi Gubernur Maluku sangatlah tidak bijak.

Lanjut dia, kemarahan Gubernur hingga mengeluarkan bahasa kotor dan kasar bukan pada tempatnya. Karena tuntutan-tuntutan yang muncul dari aktivis mahasiswa dalam bentuk aksi demonstrasi adalah bagian dari siklus kebijakan yang tak dapat dihindari.

Sebab hal tersebut sebagai upaya partisipatif dari masarakat dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan demi menuntut akuntabilitas dan transparansi lublik.

“Hal tersebut pula, adalah bentuk dari kebebasan menyatakan pendapat yang menjadi hak setiap Individu dalam Negara yang menganut sistem demokarsi, dimana kebebasan berpendapat dilindungi dan dilegitimasi oleh Undang-undang. Tanpa kebebasan maka masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah,” jelas Suleman.

Lebih lanjut Sulaiman Yamlean atau lelaki yang biasa di sapa Bung Emen ini menanggapi pernyataan Gubernur Maluku dalam tersebut adalah bukti bahwa Gubernur Maluku anti terhadap kritik.

“Dapat digambarkan bahwa pernyataan Gubernur Maluku tersebut cenderung anti kritik, dan bisa disimpulkan bahwa iklim demokrasi di Maluku sedang mengalami kemunduran,” tuturnya.

Selaku Wasekjen PB HMI, Suleman memberikan dukungan kepada aktivis mahasiswa di Malaku untuk tetap bersikap kritis mengawal kebijakan Pemerintah Daerah baik di tingkat daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Serta perlu turut aktif dalam memberikan kontirbusi terbaik, baik secara pemikiran maupun tindakan demi kemajuan pembangunan di Maluku,” terang Emen.

Diketahui, beberapa hari lalu. Gubernur Maluku, Murad Ismail, kembali mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan publik.

Kali ini, Murad mengatakan mereka-mereka yang terlibat dalam aksi demo tolak PPKM di Kota Ambon sehingga menimbulkan kerumunan, diikat saja dan dibuang ke laut.

“Jangan terpengaruh oleh itu apa, kaskadu kaskadu (kurap) itu yang cuma berapa ekor, tapi selalu buat…, sekali-sekali masyarakat Maluku kompak, kumpul la pukul mereka sampai tai keluar dari pantat,” kata Murad dalam sambutannya di Paroki Katholik Maria Bintang Laut Senin, (26/7/2021) lalu.

Pernyataan ini dilontarkan Gubernur Murad menanggapi aksi demo tolak PPKM yang belakangan ini sering terjadi di Ambon.

Video tersebut sempat diunggah ke kanal YouTube Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Maluku, namun beberapa saat kemudian ditake down. (**)

Advertisement